Suara.com - Rapat pleno DPP Parta Golkar terkait jawaban Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diundur menjadi, Jumat (29/9/2017) besok. Sedianya, rapat itu digelar hari ini, Kamis (28/9/2017).
Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat serupa awal pekan ini yang meminta Novanto segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
Permintaan itu menyusul kesehatan Novanto yang saat ini masih terbaring sakit di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Ya diundur," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, memastikan rapat pleno diundur saat dihubungi.
Mantan ketua umum PSSI ini mengaku tidak tahu alasan pemunduran jadwal rapat pleno. Pasalnya, Nurdin mengklaim, belum bertemu Novanto dan rencananya baru hari ini menjenguk lelaki yang juga menjabat ketua DPR itu.
"Iya rencananya hari ini," ujar Nurdin.
Surat permintaan pemnnduran rapat pleno DPP Partai Golkar beredar di kalangan wartawan. Dalam surat itu dijelaskan, selain karena alasan sakit, Novanto juga masih menjalani proses hukum praperadilannya.
Praperadilan ini terkait penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KTP) terkait skandal dugaan korupsi e-KTP.
"Demikian disampaikan mohon maklum dan atas perhatian kerja samanya diucapkan terima kasih," demikian pernyataan dalam surat dinas memo yang ditandatangani Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
Baca Juga: Jangan Berlebihan Tanggapi Isu dari Jenderal Gatot
Surat memo dinas tersebut bertanggal 27 September 2017 yang berasal dari sekjen DPP Partai Golkar dan berperihal hasil pertemuan sekjen dan ketua umum.
Dalam surat tersebut dijelaskan usai rapat pleno, pada Senin (25/7/2017), keesokan harinya, Idrus menemui Novanto.
Pertemuan ini untuk menyampaikan hasil Tim Kajian Elektabilitas terkait rekomendasi permintaan agar Novanto menunjuk pelaksana tugas. Dan, lewat surat ini, jawaban Novanto dikirimkan ke DPP Partai Golkar.
Berikut surat memo dinas DPP Partai Golkar yang beredar di kalangan wartawan:
