Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada pimpinan kementerian dan lembaga negara tidak membuat kegaduhan. Dia meminta para menteri terlihat berbeda pendapat dalam rapat saja.
Hal ini dikatakan JK menanggapi polemik pembelian 5.000 senjata yang awalnya dilontarkan oleh Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
"Memang kita sudah peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduh atau berbeda pendapat di muka umum," kata JK di sela-sela kunjungan meninjau persiapan Asian Games, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Dia menambahkan ketika ada perbedaan antarpimpinan kementerian dan lembaga negara, maka hal itu lebih patut disampaikan dalam rapat kabinet.
"Berbeda pendapat di rapat. Jangan di muka umum. Apalagi antarpemerintah. Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh," kata Politikus Senior Partai Golkar ini.
Pernyatan Wapres JK ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta supaya anggota kabinetnya tidak membuat gaduh. Apalagi menjelang tahun politik di tahun depan.
"Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada Pilkada, ada tahapan Pileg, ada tahapan Pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, kita bekerja saja sudah. Dan kalau ragu, agar diangkat ke rapat terbatas," kata Politikus PDI Perjuangan itu, Senin (2/10/2017).
