Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyatakan, salah satu kunci keberhasilan "Program Satu Juta Rumah" ada di pemerintah daerah (pemda). Kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah masyarakat yang dibuat oleh pemda akan mendorong tumbuhnya perekonomian di daerah.
“Kunci Program Satu Juta Rumah ada di pemda, sebab mereka yang tahu persis kebutuhan rumah masyarakatnya,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Syarif menambahkan, salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan program ini adalah terkait perizinan dan dukungan dari pemda. Pemerintah pun terus menggencarkan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan.
“Kami tekankan sekali lagi bahwa Program Satu Juta Rumah bukan ajang bagi-bagi rumah untuk masyarakat dari pemerintah. Selama ini masih banyak pemda yang mengajukan permohonan bantuan perumahan dari pemerintah,” katanya.
Program Satu Juta Rumah, imbuh Syarif, merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Indonesia.Pemerintah menggandeng seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pemda, pengembang, perbankan, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Sebagai informasi, pada tahun pertama dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya pada 29 April 2015 di Jawa Tengah, capaian Program Satu Juta Rumah mencapai target 699.770 unit, sedangkan pada 2016, capaian meningkat menjadi 805.169 unit rumah.
“Kementerian PUPR tetap optimistis, target pembangunan satu juta unit rumah hingga akhir 2017 ini bisa tercapai. Berdasarkan status capaian Program Satu Juta Rumah per 23 Oktober 2017, jumlah pembangunan rumah telah mencapai angka 663.314 unit,” terangnya.
Terkait dengan masalah perizinan di daerah, Kementerian PUPR selama ini masih kerap menerima pengaduan dari para pengembang. Mereka merasa, proses perizinan pembangunan perumahan di daerah masih ada hambatan, padahal dengan masuknya pengembang yang ingin membangun rumah bagi masyarakat akan berdampak pada pembangunan perekonomian di daerah tersebut.
“Kami juga akan mengevaluasi regulasi di daerah yang masih memiliki peraturan bertele-tele. Intinya, pelayanan publik termasuk perizinan perumahan harus jelas, berapa lama prosesnya, biayanya, dan apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh pengembang. Kalau Pemda mau move on dalam perizinan perumahan, tentunya Program Saru Juta Rumah bisa sukses,” tandasnya.
TERPOPULER
