Kementerian PUPR Terima "Barang Mliik Negara (BMN) Awards 2016"

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) meraih penghargaan "Barang Mliik Negara (BMN) Awards Tahun 2016",  yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Penghargaan yang diterima sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) Terbaik ke-3 untuk Kategori Utilisasi BMN Kelompok III ini diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Nilai BMN Kementerian PUPR Tahun 2016 (audited) sebesar Rp818 triliun. Lebih dari 40 persen nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 Audited dicatat dan dikelola oleh Kementerian PUPR.

“Saya mendukung sekali program dari Kementerian Keuangan untuk melakukan revaluasi aset-aset kementerian dan lembaga, khususnya di Kementerian PUPR. Adanya program revaluasi aset akan menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, sehingga bisa ditingkatkan pemanfaatannya bagi pembangunan” kata Basuki, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, dengan besarnya belanja modal Kementerian PUPR, yakni mencapai 80 persen dari total anggaran, maka aset Kementerian PUPR semakin bertambah setiap tahunnya. Aset yang dibangun diantaranya berupa jalan dan jembatan, bendungan, rumah susun, instalasi air minum, dan sanitasi.   

BMN Awards Tahun 2016 merupakan yang kelima kali diselenggarakan Kementerian Keuangan kepada 87 K/L. Acara ini bertujuan  untuk memberikan apresiasi kepada K/L selaku pengguna barang, yang telah menunjukan peningkatan kinerja di bidang pengelolaan BMN.

Adapun indikator yang dinilai meliputi utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN, capaian sertifikasi BMN, tata kelola berkesinambungan, dan tingkat keaktifan berkolaborasi dengan pengelola barang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN.

Pemberian penghargaan BMN Award dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok I, K/L yang memiliki jumlah satuan kerja sampai dengan 10 unit, kelompok II, K/L yang memiliki satuan kerja 10 sampai dengan 100 unit, dan kelompok III, K/L yang memiliki satuan kerja lebih dari 100 unit.  

Menteri Basuki meminta agar seluruh unit kerja di Kementerian PUPR meningkatkan tertib pengelolaan BMN, diantaranya melalui regulasi penatausahaan, pengelolaan BMN, dan pengamanan BMN di lingkungan Kementerian PUPR. Di samping itu menggunakan sistem informasi, berupa GIS untuk pemanfaatan dan pengamanan aset/BMN, penggunaan aplikasi SINDAB (Sistem Informasi Data BMN) untuk menjembatani aplikasi SIMAK-BMN, optimalisasi BMN dan pemberdayaan BMN untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kementerian PUPR juga melakukan pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan BMN dan memberikan penghargaan, dengan menyelenggarakan pemilihan satuan kerja terbaik dalam pengelolaan BMN yang dilakukan pada setiap peringatan Hari Bhakti PUPR pada 3 Desember.