Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan program rumah DP nol persen tengah dalam pembahasan. Lahan yang dijadikan program rumah DP nol persen sudah ditemukan.
Namun perkembangannya, Sandi belum ingin diumumkan ke publik.
"Untuk rumah DP sekarang lagi digodok. Lahannya sudah teridentifikasi, tapi kita belum bisa rilis," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Sandiaga mengatakan program rumah DP nol persen merupakan program yang tengah ditunggu-tunggu masyarakat. Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye Anies-Sandiaga ketika masa kampanye pada Pilkada 2017 lalu.
Maka dari itu, mantan pengusaha itu pun akan mengumumkan program rumah DP nol persen usai membahas dan membuat kebijakan perihal program rumah DP nol persen. Hal tersebut kata Sandiaga, agar tak menimbulkan spekulasi.
"Dan itu yang menjadi sesuatu yang sangat ditunggu warga. Kita akan rilis begitu kebijakannya selesai dan kebijakannya sudah bisa diumumkan tanpa menimbulkan spekulasi," tandasnya.
Pergerakan jurnalis Balai Kota Jakarta dibatasi
Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno membuat sejumlah aturan baru untuk wartawan di Balai Kota. Aturan tersebut mengenai tata cara peliputan yang harus dipatuhi jurnalis jika mau mendapatkan informasi.
Setelah Anies dan Sandiaga resmi menjabat Senin (16/10/2017), wartawan tak bisa lagi menunggu di lantai 2, depan ruang kerja Wakil Gubernur Jakarta. Bila berkaca pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan berlanjut ke Djarot Saiful Hidayat, wartawan diperbolehkan menunggu di sana dan melakukan sesi wawancara (doorstop) dengan siapaun nara sumber yang ada.
Sekarang, sesi wawancara terpusat di ruang Balairung dan konsepnya seperti konferensi pers. Anies dan Sandiaga juga hanya mau menerangkan topik yang ada saat itu. Misalnya, Anies dan Sandiaga melakukan pertemuan tertutup. Kemudian, saat konferensi pers keduanya bisa dibilang irit bicara jika mendapat pertanyaan di luar agenda pertemuan itu.
Namun sandiaga mengklaim, tetap berkomitmen menyelenggarakan pemperintahan yang bersih dan transparan.
Pernyataan Sandiaga itu sebagai respons terhadap penilaian dirinya dan Gubernur Anies Baswedan kekinian membatasi informasi yang seharusnya bisa diakses publik melalui media massa.
Sandiaga mengklaim, terdapat sejumlah pembaruan mengenai sistem arus informasi dari pemprov kepada jurnalis. Ia menilai, sistem itu diyakini merupakan solusi dari mekanisme yang dulu ‘acak kadut’ alias tak tertata rapi.
Ia mengatakan, bakal mengevaluasi sistem penyaluran informasi pemprov dan peliputan jurnalis yang baru diterapkan dirinya dan Anies tersebut. Alur baru yang dimaksud Sandiaga, salah satunya, adalah melarang media melakukan wawancara di lantai 2 atau depan pintu masuk ruang kerja dirinya.
TERPOPULER
