MK Tolak Uji Materi soal Remisi yang Diajukan 5 Koruptor

Reza Gunadha

Selasa, 07 November 2017 | 12:41 WIB
MK Tolak Uji Materi soal Remisi yang Diajukan 5 Koruptor
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat. [Suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Selasa (7/11/2017).

Penolakan uji materi tersebut praktis membuat narapidana kasus korupsi tidak bisa mendapat keringanan hukuman melalui jalur remisi.

Permohonan uji materi itu diajukan lima napi kasus korupsi, yakni Otto Cornelis Kaligis, Suryadharma Ali, Waryono Karno, Barnabas Suebu, dan Irman Gusman.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa.

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan meskipun para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, MK tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan tersebut.

Berdasarkan pertimbangannya, MK menyebutkan hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU 12/1995 yang telah didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.

"Sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Kuasa hukum para Pemohon, Muhammad Rullyandi, menyebutkan bahwa dalam ketentuan a quo tidak tertulis narapidana kasus korupsi tak boleh mendapatkan remisi.

baca juga

Karenanya, Rullyandi mengatakan, seharusnya remisi juga menjadi hak para Pemohon meskipun para Pemohon adalah narapidana kasus korupsi.

Selain itu, para Pemohon juga berpendapat ketentuan a quo tidak sejalan dengan pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Adapun syarat dari pemberian remisi dalam ketentuan tersebut adalah, narapidana akan diberikan remisi jika bersedia bekerja sama sebagai "justice collaborator", dan narapidana yang bersangkutan telah membayar lunas denda serta uang pengganti.

Dalam kasus korupsi, pihak yang berwenang untuk menentukan "justice collaborator" adalah penegak hukum yang dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal ini, Rullyandi menyebutkan ketentuan ini jelas merugikan pihaknya, karena KPK dinilai para Pemohon akan bersikap subjektif dalam menentukan "justice collaborator".

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hari Ini, MK Putuskan Boleh Tidaknya Napi Korupsi Dapat Remisi

Hari Ini, MK Putuskan Boleh Tidaknya Napi Korupsi Dapat Remisi

News | Selasa, 07 November 2017 | 08:01 WIB

MK Menolak Uji Materi UU Pemda untuk Bentuk Provinsi Madura

MK Menolak Uji Materi UU Pemda untuk Bentuk Provinsi Madura

News | Kamis, 19 Oktober 2017 | 21:27 WIB

Diskriminatif, Qanun Jinayat Aceh Akan Diadukan ke MK

Diskriminatif, Qanun Jinayat Aceh Akan Diadukan ke MK

News | Senin, 16 Oktober 2017 | 17:41 WIB

Uji Materi UU MD3 Terkait Hak Angket

Uji Materi UU MD3 Terkait Hak Angket

Foto | Selasa, 05 September 2017 | 17:58 WIB

MK Putuskan Yogyakarta Bisa Dipimpin Seorang Perempuan

MK Putuskan Yogyakarta Bisa Dipimpin Seorang Perempuan

News | Kamis, 31 Agustus 2017 | 18:35 WIB

Kecewa, Gloria Tetap Terima Penolakan MK soal Dwi-Kewarganegaraan

Kecewa, Gloria Tetap Terima Penolakan MK soal Dwi-Kewarganegaraan

News | Kamis, 31 Agustus 2017 | 13:56 WIB

MK Tolak Permohonan Gloria soal Dwi-kewarganegaraan

MK Tolak Permohonan Gloria soal Dwi-kewarganegaraan

News | Kamis, 31 Agustus 2017 | 12:53 WIB

Gloria Hadir di Sidang Uji Materi UU Kewarganegaraan

Gloria Hadir di Sidang Uji Materi UU Kewarganegaraan

News | Kamis, 31 Agustus 2017 | 11:55 WIB

Mendagri Tayangkan Video soal HTI di Sidang MK, Yusril Protes

Mendagri Tayangkan Video soal HTI di Sidang MK, Yusril Protes

News | Rabu, 30 Agustus 2017 | 16:35 WIB

MK Gelar Sidang 7 Gugatan Uji Materi Perppu Ormas

MK Gelar Sidang 7 Gugatan Uji Materi Perppu Ormas

News | Rabu, 30 Agustus 2017 | 11:46 WIB

Terkini

Tersinggung Ucapan Wes Elek Metune Suwe, Pria di Probolinggo Cekik Teman Kencan MiChat hingga Tewas

Tersinggung Ucapan Wes Elek Metune Suwe, Pria di Probolinggo Cekik Teman Kencan MiChat hingga Tewas

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 08:10 WIB

Cara Mengecek dan Mengeluarkan Perangkat Asing yang Nyangkut di Akun WhatsApp, Demi Keamanan

Cara Mengecek dan Mengeluarkan Perangkat Asing yang Nyangkut di Akun WhatsApp, Demi Keamanan

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 08:05 WIB

Gempa M 7,1 Maluku: Guncangan Terasa hingga Papua

Gempa M 7,1 Maluku: Guncangan Terasa hingga Papua

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:04 WIB

Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta

Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:04 WIB

Pemerintah Kebut Pemulihan Sekolah di Sumatera

Pemerintah Kebut Pemulihan Sekolah di Sumatera

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 08:00 WIB

Milenial dan Gen Z Banyak Terjerat Pinjol, Apa Dampaknya?

Milenial dan Gen Z Banyak Terjerat Pinjol, Apa Dampaknya?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 08:00 WIB

Tolak Relokasi, DPR: Badak Jawa Terbukti Bertahan dari Tsunami Krakatau

Tolak Relokasi, DPR: Badak Jawa Terbukti Bertahan dari Tsunami Krakatau

News | Selasa, 17 November 2026 | 07:52 WIB

Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jateng Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak

Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jateng Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak

Jawa Tengah | Selasa, 17 November 2026 | 07:50 WIB

IHSG Bakal Dibayangi Sentimen Negatif, Saham CMRY, ITMG hingga TLKM Bisa Jadi Jagoan

IHSG Bakal Dibayangi Sentimen Negatif, Saham CMRY, ITMG hingga TLKM Bisa Jadi Jagoan

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 07:38 WIB

Possible Love: Drama Keluarga yang Menguji Harga Diri dan Status Sosial

Possible Love: Drama Keluarga yang Menguji Harga Diri dan Status Sosial

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 07:35 WIB

×