Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Putusan uji materi perkara nomor 80/PUU-XIV/2016 atau uji materi Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaan Republik Indonesia, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Uji materi terkait aturan status kewarganegaraan yang diajukan oleh ibunda Gloria Natapraja Hamel, Ira Hartini Natapradja Hamel. Gloria merupakan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) saat upacara pengibaran bendera ke-71 di Istana Merdeka, 17 Agustus 2016.
Sidang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.
"Sidang perkara dengan nomor 80/PUU-XIV/2016 dimulai yang diajukan oleh Ira Hartini Natapraja," ujar Arief dalam persidangan.
Dalam persidangan hadir pula Gloria dan ibunda Gloria, Ira Hartini.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan dalam gugatan tersebut, Ira meminta Majelis membatalkan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 10/2016).
Adapun pasal tersebut mengharuskan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) harus mendaftarkan diri ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, apabila anak berkewarganegaraan campuran ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.
"Aturan itu dinilai diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional anak-anak yang terlahir sebelum 1 Agustus 2006, sebagaimana undang-undang tersebut secara sah mulai diberlakukan. Intinya agar anak Pemohon, si Gloria itu menjadi WNI tanpa harus mendaftar (ke Imigrasi) paling lambat 4 tahun setelah UU Kewarganegaraan diundangkan," ujar Fajar saat dihubungi
Ia juga menambahkan keberlakuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan itu dapat mengakibatkan kerugian konstitusional.
Baca Juga: Generasi Milenial, Simaklah Afi dan Gloria Bicara Pancasila
"Karena anak pemohon kehilangan kesempatan menjadi WNI gara-gara setelah berusia 18 tahun orangtuanya tidak mendaftarkan diri kepada Menteri yang dibatasi 4 tahun setelah UU diundangkan, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Karenanya, anak Pemohon dianggap sebagai WNA," tandasnya.
