Suara.com - Indonesia mendorong Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk memperbaiki tata kelola migrasi pekerja secara global, sehingga adil dan efektif. Perbaikan tersebut sangat mendesak, demi memastikan migrasi yang aman, dan mampu melindungi hak-hak pekerja migran.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Haiyani Rumondang, di depan sidang sesi ke-331 "Governing Body (GB) ILO", di Jenewa, Swiss, Kamis (8/11/2017).
"Perlindungan pekerja migran merupakan salah satu isu prioritas bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia mendukung upaya global melalui peran ILO, dalam memperbaiki tata kelola migrasi pekerja di berbagai level," kata Haiyani.
Indonesia juga mendukung inisiatif ILO untuk meningkatkan bantuan teknis kepada negara-negara, dalam hal pengembangan ketrampilan bagi pekerja migran, agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja global.
Dalam kesempatan tersebut, Haiyani juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan berbagai program pelatihan guna meningkatkan ketrampilan dan kompetensi pekerja migran Indonesia melalui 281 pusat pelatihan di berbagai wilayah di Indonesia.
Masih dalam hal yang sama, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Hasan Kleib mengatakan, Governing Body ILO, menyatakan telah menyetujui rencana aksi ILO untuk tata kelola migrasi pekerja yang efektif dan adil. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut resolusi yang disahkan dalam pertemuan International Labour Conference (ILC) pada Juni 2017, yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.
Dalam mengimplementasikan rencana aksi tersebut, ILO berencana mengembangkan ILOSTAT (ILO database of labour statistics) mengenai migrasi pekerja di berbagai kawasan, dengan merujuk pada model yang selama ini telah dikembangkan oleh ILO di ASEAN.
"Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang terus mengembangkan database pekerja migran yang terintegrasi, guna meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," kata Hasan.
Tata kelola pekerja migran menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan sidang sesi ke-331 GB ILO di Jenewa, Swiss sejak 30 Oktober- 9 November 2017. GB merupakan badan eksekutif ILO yang terdiri dari 56 negara, dimana Indonesia saat ini menjabat sebagai deputy member dan memiliki mandat untuk memutuskan kebijakan, anggaran, dan program-program ILO.
