Suara.com - Sebanyak 15 ribu aparat gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk buruh yang dilaksanakan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/11/2017).
"Kami sudah membuat rencana pengamanan dan sudah ada sekitar 15.000 lebih personel yang kami siapkan baik itu dari Polda, maupun dari Mabes Polri," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi.
Menurutnya, alasan belasan ribu personel pengamanan ini disiapkan karena dalam demonstrasi ini akan diikut oleh massa buruh dari luar daerah seperti Banten dan Jawa Barat.
"Makanya setelah ada rencana pengamanan kami siapkan dari berbagai fungsi untuk mengamankan sehingga nanti kegiatan itu tidak mengganggu daripada kegiatan masyarakat," kata dia.
Argo menambahkan, polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas agar demonstrasi ini tak mengganggu kegiatan masyarakat terutama pengguna jalan raya.
"Pengamanan kami terutama lalu lintas sudah disiapkan. Tetapi tu semuanya situsional," kata dia
Unjuk rasa dari kalangan buruh mengangkat isu penolakan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2018. Demontrasi ini sekaligus menegaskan sikap mencabut dukungan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedab dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.
"Selain menolak UMP DKI 2018 senilai Rp3,6 juta, kami juga akan melakukan aksi cabut mandat kepada Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di kantor KSPI, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (8/11/2017).
Dia menilai Anies-Sandi telah membohongi warga DKI Jakarta, khususnya para buruh. Sebab waktu kampanye Pilkada DKI lalu pasangan Anies-Sandi menjanjikan akan menaikkan upah buruh yang layak sesuai harapan buruh.
Baca Juga: Jelang Didemo Buruh yang Mau Cabut Dukungan, Ini Reaksi Sandi
