Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan delegasi Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MoLIT), Kim Hyun Mee, di gedung utama Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (10/11/2017)
Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas kerja sama di bidang infrastruktur PUPR, yakni kemajuan pengerjaan Bendungan Karian, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Supply PPP Project, penyediaan tenaga ahli senior bendungan, kerja sama dalam intelligent transport system (ITS), dan perumahan.
Menurut Basuki, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong sepanjang 47,9 km, yang terhubung dengan Bendungan Karian akan didanai melalui APBN dan pinjaman pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), dengan nilai sebesar Rp2,1 triliun.
Untuk itu, Kementerian PUPR akan mengirimkan surat permintaan kepada Bappenas, yang akan diteruskan pada EDCF paling lambat November 2017. Selanjutnya akan dilakukan updated studi kelayakan selama kurang lebih 6 bulan, yang akan menjadi bahan readiness criteria untuk pengusulan dalam Green Book 2018.
Penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) ditargetkan dapat dilakukan pada akhir 2018.
Dalam pembangunan saluran air baku tersebut juga terdapat porsi yang akan ditawarkan pendanaannya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yakni yang akan melayani Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Jakarta bagian barat. Dari hasil MoU yang ditandatangani antara Kementerian PUPR dengan K-Water dan K-Exim kemarin, pihak K-Water akan menyelesaikan studi kelayakan proyek KPBU tersebut pada Januari 2018.
Selanjutnya akan dilakukan proses lelang KPBU dengan kompensasi kepada K-Water sebagai pemrakarsa proyek, berupa right to match dan pemberian tambahan nilai 10 persen.
Konstruksi saluran air baku Karian-Serpong ditargetkan bisa dimulai pada 2018 dan diupayakan selesai bersamaan dengan selesainya Bendungan Karian, sehingga air bendungan dapat segera dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih. Progress konstruksi Bendungan Karian saat ini mencapai 48 persen dan ditargetkan selesai pada 2019.
Selanjutnya, dalam pertemuan juga dibahas mengenai kebutuhan penyediaan tenaga ahli senior bendungan dari Korea Selatan untuk membantu percepatan dan peningkatan mutu pembangunan bendungan di Indonesia. kemudian kerja sama dalam bidang jalan berupa teknologi ITS akan dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan EDCF.
Melalui kerja sama ini, Korea akan memberikan hibah studi kelayakan ITS. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF), yang akan diterapkan akhir 2018.
"Pemerintah Korea akan melakukan studi kelayakan ITS. Setelah selesai baru kelihatan besaran kebutuhan pendanaan untuk proyek ITS. Kami juga mendapat penawaran dari pemerintah Hungaria. Kita akan lihat mana yang lebih efisien dan cocok untuk Indonesia," katanya
Sementara itu, Kim Hyun Mee mengatakan, MoU lainnya yang ditandatangani kemarin adalah kerjasama business to business antara Hanwha Engineering & Construction dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, dalam proyek pre-pabrikasi modul-modul rumah.
"Saya yakin, ini akan menjadi model kerja sama yang baru dan bagus dalam mengatasi kekurangan unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia," katanya.
Dalam pertemuan delegasi Korea Selatan juga menyertakan Direktur Kim Seok Gi, Deputi Direktur Won Jong Dak, Duta Besar Korea Selatan, Cho Tai Youong, bersama kepala perwakilan perusahaan Korea seperti K-Water, Hyundai, Daelim, Hanwha, Lotte, Ssangyong.
Pada kesempatan itu, Basukididampingi para pejabat tinggi madya, yakni Sekjen Anita Firmanto, Irjen Rildo Ananda Anwar, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Imam Santoso, Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang yang juga Plt. Dirjen Bina Konstruksi, Danis H Sumadilaga, Direktur Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, Kepala BPIW, Ridho M Icwan, dan Plt. Kepala BPSDM, Luthfiel Annam Ahmad.