Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan penunjukan Idrus Marham menjadi pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar baru sebatas usulan, bukan keputusan.
Menurut Agung penunjukan Idrus Marham merupakan respon atas usulan Setya Novanto sebelum ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi KTP berbasis elektronik. Usulan ini nanti akan ditentukan rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan berlangsung pada Selasa (21/11/2017).
"Itu semua baru sifatnya sebagai usulan, meskipun yang mengusulkan ketua umum. Kami cuma merespons usulan tersebut dan mendukung. Tapi putusannya tergantung dari besok di sidang pleno," kata Agung di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Pengangkatan pelaksana tugas dibutuhkan agar tidak ada kekosongan jabatan ketua umum karena Novanto sedang ditahan KPK. Pelaksana tugas nanti diharapkan segera mempersiapan musyawarah nasional luar biasa untuk pemilihan ketua umum baru.
"Mekanisme pergantian ketua umum harus melalui musyawarah nasional. Jadi di sini kami mengusulkan pelaksana tugas supaya kegiatan operasional sehari-hari, kegiatan partai tidak stagnan karena ketua umum sedang menghadapi masalah hukum dan ditahan oleh KPK," ujar Agung.
Setelah ditanya kenapa bukan Ketua Harian Nurdin Halid yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua umum, Agung mengatakan selain karena Idrus diusulkan oleh Novanto, Nurdin saat ini tengah fokus untuk pencalonan gubernur Sulawesi Selatan.
"Pandangan kami karena Nurdin Halid sedang fokus di Sulawesi Selatan sebagai calon gubernur," kata Agung.
Menurut Agung penunjukan Idrus Marham merupakan respon atas usulan Setya Novanto sebelum ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi KTP berbasis elektronik. Usulan ini nanti akan ditentukan rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan berlangsung pada Selasa (21/11/2017).
"Itu semua baru sifatnya sebagai usulan, meskipun yang mengusulkan ketua umum. Kami cuma merespons usulan tersebut dan mendukung. Tapi putusannya tergantung dari besok di sidang pleno," kata Agung di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Pengangkatan pelaksana tugas dibutuhkan agar tidak ada kekosongan jabatan ketua umum karena Novanto sedang ditahan KPK. Pelaksana tugas nanti diharapkan segera mempersiapan musyawarah nasional luar biasa untuk pemilihan ketua umum baru.
"Mekanisme pergantian ketua umum harus melalui musyawarah nasional. Jadi di sini kami mengusulkan pelaksana tugas supaya kegiatan operasional sehari-hari, kegiatan partai tidak stagnan karena ketua umum sedang menghadapi masalah hukum dan ditahan oleh KPK," ujar Agung.
Setelah ditanya kenapa bukan Ketua Harian Nurdin Halid yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua umum, Agung mengatakan selain karena Idrus diusulkan oleh Novanto, Nurdin saat ini tengah fokus untuk pencalonan gubernur Sulawesi Selatan.
"Pandangan kami karena Nurdin Halid sedang fokus di Sulawesi Selatan sebagai calon gubernur," kata Agung.
