REGIONAL:
Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal sumber dana untuk membayar tim gubernur era Ahok. Anies mengatakan tim gubernur saat itu dibiayai pihak swasta.
Tim Ahok dalam akun Facebook Basuki Tjahaja Purnama mengunggah penjelasan soal tudingan itu, Selasa (21/11/2017). Selama Ahok menjabat, tim gubernur digaji dari uang operasional gubernur.
"Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok. Operasional Gubernur selama pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 walikota dan 1 bupati," tulis tim Ahok.
Menurut Tim Ahok juga, operasional gubernur saat itu juga digunakan untuk dana bantuan seperti renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah dan menambah honor pekerja rendah di lingkungan Balai Kota.
"Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor gubernur. Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah," tulis tim Ahok lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta menaikkan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2018 sebelum dibahas hanya Rp2,3 miliar. Namun setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta anggarannya naik drastis menjadi Rp28 miliar.
Anies Baswedan mengakui ada kenaikan drastis tersebut. Ia menjelaskan, setelah dianggarkan dalam RAPBD 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai pekerja di Balai Kota.
"Alhamdulillah kami akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017) lalu.
Menurut Anies, pada era kepemimpinan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggota TGUPP yang ditugaskan di Balai Kota dibiayai pihak swasta.
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menysuun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," ujar Anies.
"Dengan transparan didanai menggunkan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar. Anda bisa liat nama-namanya siapa saja (yang dulu bekerja dibiayai swasta)," Anies menambahkan.
Anies menjelaskan salah satu tugas TGUPP adalah mengawasi anggaran DKI Jakarta yang jumlahnya Rp77 triliun.
Tim TGUPP yang akan membantu kerjanya sela lima tahun kedepan lebih sedikit daripada era Ahok. Hanya saja seluruh gaji yang diberikan didanai APBD.
"Kalau kita liat anggaran kita saja ada Rp77 triliun yang akan dikelola, sehingga tim yang akan mengelola harus kerja serius, sehingga bukan tempat dimana orang 'parkir', nggak," kata dia.
Anies tidak heran anggaran tim TGUPP yang diusulkan besar menjadi perhatian masyarakat. Tetapi ia menilai hal ini dapat menerapkan pemerintahan yang bersih dan transparan dan tidak terganggu dengan pihak swasta.
"Justru kami yakin dengan cara seperti ini tidak ada ketergantungan kepada pihak swasta untuk membiayai staf gubernur," katanya.
Dalam situs apbd.jakarta.go.id, anggota TGUP sebanyak 23 orang. Setiap bulannya mereka akan digaji sebesar Rp24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp7,4 miliar.
Selain itu, ada anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama Rp24,9 juta perbulan. Totalnya menjadi Rp11,9 miliar.
Kemudian anggaran untuk menggaji 14 ketua TGUPP total Rp5,077 miliar. Satu ketua digaji Rp27.900.000.
Jika dijumlahkan, jumlah tim TGUPP yang akan membantu Anies dan Sandiaga yang diusulkan 74 orang.
Selain untuk honor, sisa anggaran lain digunakan untuk membeli kendaraan dinas operasional, membeli kertas, perpanjangan pajak kendaraan, sewa mesin fotokopi, belanja makanan dan minuman, hingga pengadaan mesin presensi.
TERPOPULER