REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) mengakui adanya dampak negatif bagi elektabilitas Partai setelah Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut resmi ditahan di rumah tahanan Klas I KPK Cabang Jakarta Timur, Minggu (19/11/2017) malam. Dia ditahan usai dinyatakan sehat oleh dokter dari Ikatan Dokter Indonesia.
"Pasti harus diakui ada dampak," kata Akom singkat usai diperiksa sebagai saksi untuk Novanto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Untuk mengembalikan citra partai berlambang Beringin tersebut di mata masyarakat, Akom menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh pengurus Partai Golkar. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, Akom berharap adanya kerjasama kader partai, baik di pusat maupun di daerah.
"Karena itu kita serahkan kepada seluruh tingkat dua pemilik suara seluruh Indonesia dan tingkat satu untuk sama-sama mereka satukan langkah agar partai ini solid dan kompak hadapi Pileg dan Pilpres 2019," kata Ade.
Menetapkan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar kata Akom sudah sesuai prosedur. Dia berharap, Idrus dapat memyatukan kader-kader Golkar yang sudah mulai tak sepaham.
"Dan yang paling penting teman-teman sudah ambil langkah kemarin, tidak melangkah yang tidak sesuai. Masih bisa ditolerir dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mudah-mudahan jalan kemarin, teman-teman di DPP itu bisa menyatukan partai, agar harmonis untuk pemenangan Pileg dan Pilpres Pak Jokowi," katanya.
TERPOPULER