Harus Ada Tokoh Senior yang Bikin DPR dan Menteri Rini Akur Lagi

Suara.com - Sampai hari ini, hubungan Menteri BUMN Rini Soemarno dan DPR, khususnya Komisi VI, tidak harmonis. Dia dilarang mengikuti rapat kerja di Parlemen sejak tahun 2015.

Analis politik dari Indonesia Public Institute Jerry Massie mengatakan, "Ini berarti ada political interest, harusnya disini Menteri Rini harus terus berusaha membuka komunikasi yang baik dengan Komisi VI sebagai mitra kerja."

"Kalau di luar, contohnya AS, sikap open minded mereka pantas ditiru. Mereka bisa bedakan mana kepentingan publik, mana kepentingan individu dan kelompok serta partai," Massie  menambahkan. 

Kalau putus komunikasi, kata Massie, otomatis DPR sebagai lembaga yang mengatur sisi budgeting, controlling dan legislasi menjadi pincang. 

Menurut Massie  sikap egoisme politik harus dibuang jauh. Kalau halangan fisikal dan mekanikal dalam dunia komunikasi putus, paling tidak kerugiannya di policy (kebijakan).

"Harusnya mereka helping each others (saling membantu) agar jalan sesuai yang diharapkan," kata Massie  kepada Suara.com.

Di berbagai kesempatan, Rini mengatakan sebenarnya dia berharap hubungan dengan Parlemen kembali harmonis. Tetapi, entah kenapa hanya bertepuk sebelah tangan.

"Tapi beberapa waktu lalu pihak Kementerian BUMN mau membuka komunikasi dengan DPR, namun entah kenapa masih mandek," kata Massie.

Menurut Massie harapan Rini untuk mengembalikan hubungan itu seharusnya ditangkap DPR, khususnya fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah.

Dalam kebekuan komunikasi seperti sekarang, kata Jerry, harus ada orang di DPR dan BUMN duduk satu meja untuk memediasi.

"Kalau tidak, maka ini bisa menjadi momok bagi kedua lembaga ini," kata Massie.

"Memang ketika DPR tak dilibatkan saat pemindahan aset ini menjadi hal yang buruk. Harusnya jangan ada mismatch (salah paham), miscommunication (salah komunikasi), misunderstanding (salah mengerti) jangan ada lagi."

Siapa orang yang bisa berperan sebagai mediator?

"Ini harus senior di DPR atau mantan ketua DPR dan juga mantan Menteri BUMN. Dan juga ketua Komisi VI. Yang lebih senior biar "trusting" lebih kuat," kata dia.