Suara.com - Belakangan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung jadi sorotan karena pembengkakan biaya proyek yang diprediksi membebani keuangan negara.
Rencana awalnya, proyek kereta cepat memakan dana sebesar 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86 triliun. Namun, belakangan biaya proyek tersebut membengkak jadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.
Pada 2019 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pernah melontarkan pujian kepada China atas peran mereka dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
"Kita berterima kasih kepada Tiongkok yang yakin partnership ini bisa berjalan dengan baik. Ini semua tidak bisa terjadi kalau tidak ada kepercayaan dari kedua belah pihak, partnership yang saling menguntungkan bagi kedua negara," ujar dia saat hadir dalam peletakan girder pertama proyek tersebut di Kabupaten Bekasi, Senin (30/9/2019).
Ia bahkan menceritakan saat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang berperan sebagai pembuat tiang pancang jalur layang sebelumnya belajar dari perusahaan konstruksi China, Sinohydro.
"Partnership yang sebaik-baiknya harus kita manfaatkan betul. Saya lihat Wika belajar banyak, karena sekarang Wika bisa buat kaki (tiang pancang) yang bentuknya enggak kotak-kotak. Tapi cantik, ada lekukan," puji Rini.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Duta Besar TIongkok untuk RI, Xiao Qian karena menurut Rini sosok itu kerap memberi tanggapan proyek tersebut.
"Tidak terlepas kerja kerasnya Pak Dubes sejak datang. Bawa catatan, ini belum lho Bu. Kalau tidak saya juga lupa. Sering kali kalau anak buah saya sendiri suka takut ngasih tahu kalau ada yang belum selesai," kata dia.
Kekecewaan Jepang
Baca Juga: Presiden Xi Dan Biden Bicara Via Telepon, Sebut AS Tak Akan Dukung Kemerdekaan Taiwan
Kerjasama antara Indonesia dengan China sempat membuat Jepang kecewa berat. Pasalnya, sebelum China, Jepang sudah menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Jepang kala itu bahkan sudah mengeluarkan modal sebesar 3,5 juta dolar AS untuk mendanai studi kelayakan. Namun, tiba-tiba, China muncul dengan klaim studi kelayakan untuk proyek yang sama.
Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno jadi salah satu pihak yang amat mendukung China sebagai 'penggarap' proyek kereta cepat, dibandingkan Jepang.
Presiden Jokowi lantas memilih China yang justru menawarkan bunga pinjaman lebih tinggi daripada proposal dari Jepang.
Saat ini, pertimbangan pemerintah Indonesia lantaran China berjanji proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak akan menggunakan uang APBN melainkan melalui skema murni business to business (B to B) antar BUMN kedua negara.
Namun, kini proyek ambisius itu justru melenceng dari perjanjian kedua negara karena biayanya yang membengkak hingga berpotensi membebani APBN.
