Suara.com - Bicara soal molornya proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung hingga 2022 tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Rini Soemarno.
Peran Rini Soemarno dalam proyek kereta cepat yang berpotensi rugikan APBN tersebut adalah sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum masa kepemimpinan Erick Thohir.
Pada 2015 saat Indonesia meneken kerja sama dengan China terkait proyek tersebut, Rini adalah pimpinan tertinggi perusahaan-perusahaan pelat merah.
Sebelumnya pada 2016 peran Rini Soemarno juga dipertanyakan oleh Komisi V DPR RI yang mengawasi penggunaan APBN. Lembaga legislatif tersebut menilai bahwa pembangunan sarana transportasi kereta cepat seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan di bawah kendati Menteri Ignasius Jonan.
Namun, aktor utama pembangunan justru Kementerian BUMN sementara Kemenhub lebih banyak berperan menjadi penonton. Kondisi ini tentu layak disebut sebagai kejanggalan. Setelah proyek itu berjalan Rini sempat menyatakan kereta cepat berpotensi molor hingga 2020, dan kini 2022 pun belum kelar.
Komisi V saat itu juga menyoroti biaya pembangunan kereta cepat yang sangat mahal. DPR menilai proyek ini bakal merugikan APBN. Indonesia juga berpotensi menanggung utang selama puluhan tahun. Terkait masalah ini, Jonan enggan angkat bicara.
Di kesempatan terpisah, Rini Soemarno pernah memberi pernyataan bahwa tujuan utama pembangunan moda transportasi kereta cepat adalah memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat.
Terlebih, sejumlah keunggulan juga ditawarkan seperti waktu tempuh lebih singkat, keamanan, dan kenyamanan. Pernyataan itu disampaikan Rini saat meninjau proyek kereta cepat di kawasan Walini, Jawa Barat.
Di samping itu, proyek kereta cepat dinilai mampu menumbuhkan potensi ekonomi di sepanjang Jakarta – Bandung. Kondisi ini akan menguntungkan para pelaku ekonomi kerakayatan. Nantinya, jika kereta ini sudah selesai, lapangan pekerjaan terkait operasional kereta cepat bakal diprioritaskan bagi warga lokal.
Sebelum diteken konsorsium BUMN Indonesia dan BUMN China kereta cepat sejatinya bakal dikerjakan oleh pemerintah Jepang. Namun ternyata Indonesia lebih tertarik dengan tawaran dari China. Kondisi ini sempat membuat hubungan bilateral Indonesia – Jepang merenggang.
Namun kini China Development Bank (CDB) yang terlibat dalam pendanaan proyek kereta cepat baru saja mewanti-wanti pemerintah Indonesia untuk menutup pembengkakan biaya pembangunan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Catatan terbaru menunjukkan proyek kereta cepat diperkirakan bisa mengalami pembengkakan biaya USD 1,17 – USD 1,9 miliar jika pembangunannya selesai pada November 2022 mendatang. Dengan pembengkakan biaya itu, total gelontoran dana yang semula hanya berada di kisaran USD 5,5 miliar bisa membengkak hingga USD 7,9 miliar.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
