Happy: Jika Dibiarkan, Golkar Tak Punya Makna Dalam Politik

Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone mengatakan jika Partai berlambang pohon beringin semakin dibiarkan tenggelam pada polemik yang saat ini terjadi, maka Golkar tak lagi memiliki makna apa-apa lagi di dalam settingan politik Indonesia.

Sebab itu Golkar harus diselamatkan dengan mengganti Ketua Umumnya yang saat ini menjadi tahanan KPK karena kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, yakni Setya Novanto.

"Kalau dikatakan kita sayang Setnov, ya kita sayang. Tapi kemudian kalau sayang ya tidak mengorbakan partai kan?," kata Happy dalam diskusi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2017).

Hampir semua DPD Tingkat I sudah mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk gantikan Novanto dari jabatan Ketua Umum. Menurut Happy, permintaan tersebut harus dipenuhi karena sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar.

"Munaslub itu permintaan DPD, mau tidak mau permintaan yang sudah memenuhi 2/3 harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan ya berarti melecehkan konstitusi partai, karena tidak melaksanakan permintaan dari DPD itu," tutur Happy.

Kebutuhan Munaslub adalah bentuk kesadaran para kader Partai Golkar. Kata Happy, mungkin saja sikap dari para DPD I merupakan perlawanan terhadap DPP, tapi inilah kesadaran para pimpinan partai di daerah.

"Saya melihat sekarang, Golkar orang-orangnya cukup punya wawasan, mungkin perlawanan ada, banyak temen yang sama, pemikiran sama. Ini sekarang sudah disetujui oleh semua senior. Sekarang mereka mengatakan Munaslub sebuah keniscayaan," ujar Happy.

Happy berharap rapat pleno untuk penentuan tanggal Munaslub bisa diselesaikan antara tanggal 4 atau tanggal 5 Desember 2017. Setelah itu, segera dilaksanakan Munaslub untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

"Kita harus bisa tetapkan tanggal Munaslub. Dari DPD kita harapkan Munaslub dua hari saja. Dibicarakan dua hal, pertama, pergantian ketua umum, kedua merevisi beberapa pasal yang harus disempurnakan," kata Happy.

Untuk diketahui, polemik di internal Partai Golkar berawal setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik oleh
KPK untuk kedua kalinnya. Polemik itu semakin kencang setelah Ketua DPR ditahan KPK lantaran enggan memenuhi panggilan pemeriksaan.

Dorongan pergantian Ketua Umum pun datang dari sejumlah pihak yang merasa posisi Novanto tidak lagi bisa dipertahankan, termasuk dari puluhan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi.

Kini, sudah hampir dapat dipastikan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pergantian Novanto dilakukan. Dua orang yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum Golkar yaitu politisi senior Golkar yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal sekaligus pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham.

Kedua tokoh tersbeut mengaku telah menemui dan mengantongi izin dari Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Gokar.