Anggota komisi Pertahanan dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem menjadi Ibu Kota bangsa Israel blunder politik.
"Apa motif dan tujuannya, pemerintah AS dan kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan karena ini sensitif bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia," kata Jazuli usai rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Menurut Jazuli pernyataan Trump sama artinya mendukung penjajahan terhadap rakyat Palestina. Bertolak belakang dengan sikap Indonesia dan negara-negara muslim lainnya yang mendukung kemerdekaan Palestina.
"Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan antipenjajahan," katanya.
Jazuli mendesak Presiden Trump mempertimbangkan kembali pernyataan sepihak itu.
Jazuli mengatakan banyak kajian yang menunjukkan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, bahkan mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Yerusalem. UNESCO menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Apa yang dilakukan Pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia," kata Jazuli.
"Apa motif dan tujuannya, pemerintah AS dan kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan karena ini sensitif bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia," kata Jazuli usai rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Menurut Jazuli pernyataan Trump sama artinya mendukung penjajahan terhadap rakyat Palestina. Bertolak belakang dengan sikap Indonesia dan negara-negara muslim lainnya yang mendukung kemerdekaan Palestina.
"Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan antipenjajahan," katanya.
Jazuli mendesak Presiden Trump mempertimbangkan kembali pernyataan sepihak itu.
Jazuli mengatakan banyak kajian yang menunjukkan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, bahkan mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Yerusalem. UNESCO menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Apa yang dilakukan Pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia," kata Jazuli.
