Suara.com - Menanggapi berita bahwa ia disentil Presiden Joko Widodo terkait perencanaan anggaran di kementeriannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, mengatakan, sebagian media tidak komplit atau tidak utuh mengutip pidato presiden dalam acara penyerahan "Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)" dan "Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018", dan Anugerah "Dana Rakca" Tahun 2017, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
"Lha wong itu presiden memuji, memberikan apresiasi ke Kemnaker dan meminta para menteri serta gubernur mencontoh Kemnaker. Kok jadinya disebut menyentil, nyemprot atau marah. Kebalik-balik itu," katanya.
Menurut Hanif, ada kalimat dalam pidato presiden yang hilang dari pemberitaan beberapa media, "Ini sudah diubah semuanya di Kemnaker".
Kalimat itu, kata Hanif, menegaskan adanya perubahan dalam perencanaan anggaran di Kemnaker yang oleh Presiden Jokowi dijadikan contoh, agar diikuti oleh kementerian lain dan pemerintah daerah.
"Inti dari pesan Bapak Presiden itu adalah bahwa menteri atau kepala daerah harus mengawal dan memonitor perencanaan kegiatan dan anggaran hingga detil. Tujuannya agar perencanaan anggaran dapat lebih efisien dan berorientasi output. Itu tercermin dari alokasi belanja inti yang harus lebih dominan, bukan belanja pendukung seperti rapat dan lain-lain itu. Alhamdulillah di Kemnaker sudah kita ubah, dan karena itu dijadikan contoh oleh presiden dalam pidato kemarin", jelasnya.
Hanif menjelaskan, sebelum rapat di istana kemarin, Presiden Jokowi menelepon dirinya dan membicarakan mengenai perubahan yang telah dilakukan Kemnaker dalam perencanaan kegiatan dan anggaran. Beberapa waktu sebelumnya, presiden juga sempat berdiskusi panjang dengan Hanif mengenai hal itu.
Saat itu, kata Hanif, ia melaporkan terobosan perencanaan kegiatan dan anggaran di kementeriannya, yang sangat diapresiasi oleh presiden.
Lebih lanjut Hanif menguraikan, problem perencanaan anggaran bukan masalah teknis, melainkan politis. Jika selama ini penyusunan anggaran terlihat proporsi belanja pendukung yang terlalu besar, hal itu bukan karena jajaran birokrasi tidak tahu.
Berdasarkan pengalamannya, kata Hanif, hal itu karena political will yang lemah dari sebagian jajaran birokrasi untuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang berorientasi pada output. Oleh karena itu, kontrol dari atasan hingga tingkat menteri atau kepala daerah menjadi sangat penting. Jangan sampai atasan hanya terima beres dari bawahan.
