Suara.com - Amerika Serikat dipaksa menggunakan hak vetonya pada Senin (18/12/2017), setelah 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui sebuah resolusi yang berisi desakkan agar Presiden Donald Trump mencabut klaimnya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sebanyak 14 anggota DK PBB mendukung resolusi yang disusun oleh Mesir tersebut dalam sebuah pemungutan suara yang digelar Senin. Isi resolusi itu sendiri tak menyebut AS atau Trump, tetapi secara tegas menyatakan "kekecewaan mendalam atas keputusan baru-baru ini terkait status Yerusalem."
AS, satu-satunya anggota DK PBB yang menolak resolusi itu, menanggapi hasil pemungutan suara tersebut dengan berang.
"Apa yang kita saksikan di Dewan Keamanan hari ini adalah sebuah penghinaan. Kami tak akan melupakan hal ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sembari menambahkan bahwa itu adalah penggunaan hak veto pertama AS dalam enam tahun terakhir.
"Fakta bahwa hak veto ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan Amerika dan mempertahankan peran Amerika di proses damai Timur Tengah bukanlah sesuatu yang memalukan bagi kami," tegas diplomat perempuan itu.
Ke-14 anggota DK PBB yang menerima resolusi itu termasuk empat anggota tetap - yakni Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina - dan 10 anggota sementara yang terdiri dari Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.
Menurut kantor berita Reuters, hasil pemungutan suara DK PBB itu menunjukka bahwa AS dan Trump semakin terisolasi dalam pergaulan dunia, secara khusus dalam isu upaya damai Timur Tengah.
Belum lama ini Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan bahwa pengakuan sepihak AS yang menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menunjukkan bahwa Trump sudah tak layak terlibat dalam pembicaraan damai Israel-Palestina.
TERPOPULER
