Suara.com - Presiden Joko Widodo memiliki komitmen melarang para menteri di kabinet kerja merangkap jabatan dengan partai politik. Hal itu secara tegas dinyatakan Jokowi di awal masa kepemimpinannya, bulan Agustus 2014 lalu.
Partai pengusung Jokowi, PDIP juga mendukung kebijakan itu. Mengingat kini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rabu (20/12/2017) kemarin.
"Saya pikir Pak Presiden mengambil kebijakan yang tepat ya. Bagaimana menjadi menteri dan pembantu dari Presiden menghadapi tugas-tugas yang tidak ringan," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).
Hasto mengatakan, PDIP memberi dukungan penuh apabila Jokowi juga menerapkan kebijakan tersebut, termasuk kepada Airlangga.
"Tantangan di dunia perekonomian tidak mudah. Sehingga ketika pak Presiden memberi kebijakan bahwa para menteri harus konsentrasi total terhadap jabatannya, PDIP dukung sepenuhnya," ujar Hasto.
Kebijakan tersebut sudah diterapkan kepada Menko PMK Puan Maharani dan Menkopolhukam Wiranto. Puan tak lagi menjabat di struktur PDIP, sedangkan Wiranto dengan legowo melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.
"Jadi itu adalah tradisi yang sudah dijalankan sangat baik oleh presiden. Nah, tentu saja kami mendukung kebijakan bapak Presiden tersebut," kata Hasto.
Hingga kini Jokowi belum putuskan nasib Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kabinet kerja.
Baca Juga: Jadi Ketua Golkar, Airlangga: Kantong Saya Penuh Titipan Nama
