Suara.com - Djafar Badjeber, pendiri Partai Hanura, mempertanyakan penyebab pengurus DPP partainya ingin memecat Ketua Umum Oesman Sapta Odang.
Sebab, kata Djafar, DPP Hanura mendadak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk menggantikan OSO—akronim beken Oesman.
Djafar menilai pencopotan OSO dari jabatannya merupakan aksi inkonstitusional. Sebab, Ketua DPD RI itu adalah ketua umum yang terpilih secara aklamasi sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Hanura.
"Tampaknya mereka ini sedang haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elite partai," kata Djafar, Rabu (17/1/2018).
Djafar mengakui merasa geli, mengetahui alasan pengurus DPP yang menilai Oesman melanggar AD/ART. Sebab, setiap pelanggaran apa pun harus lebih dulu dibahas di internal.
Lagi pula, kata dia, momentumnya tidak tepat. Sebab, Partai Hanura sedang bersiap menghadapi “tahun-tahun politik”.
"Mana pelanggaran itu? mengapa tidak dibicarakan melalui rapat dulu? Kalau, katakanlah ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai, akan tetapi momentumnya tak tepat. Karena Partai Hanura mempunyai agenda besar yaitu pilkada dan pemilu," tutur Djafar.
Karenanya, Djafar menilai pemecatan OSO dilakukan sepihak dan merupakan tindakan provokatif serta merusak partai secara sistematis.
"Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa upaya 'kudeta' sudah dirancang dua atau tiga bulan lalu. Mereka pikir semudah itu merebut kekuasaan ini. Kalau tak ada restu dari 'orang tertentu', tidak mungkin mereka berani melawan," ujar Djafar.
Djafar menyebut, 'orang besar' di balik pemecatan tersebut tak rela melepaskan jabatan ketua umum kepada OSO. Namun, dia tidak menyebutkan siapa 'orang besar' tersebut.
"Berdasarkan berbagai informasi dan pernyataan beberapa orang, yakin hakulyakin bahwa dia ini (orang besar) masih butuh 'mainan' dan memperbanyak pundi-pundi," kata Djafar.
TERPOPULER
