Suara.com - Lembaga studi dan swadaya masyarakat berbasis isu hak asasi manusia dan demokrasi, Imparsial mengingatkan publik untuk mewaspadai politik berbau suku, agama, ras dan antargolongan di tahun politik. Terutama di Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019.
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan ada sejumlah isu penting yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama. Sehingga dinamika kontestasi politik elektoral mendatang tidak mencederai tujuan luhur politik dan bisa berlangsung demokratis, aman dan damai.
"Politisasi identitas melalui politik pemelintiran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan," kata teman dekat mendiang aktivis HAM Munir itu dalam siaran persnya, Jumat (19/1/2018).
Al menilai penggunaan politisasi identitas dalam kontestasi politik elektoral merupakan cara-cara berpolitik yang tidak konstruktif. Selain itu berbahaya bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan Indonesia.
"Politik semacam ini seperti yang sering termanifestasi dalam bentuk penyebaran ujaran-ujaran kebencian, hoaks atau fake news baik melalui sarana cetak ataupun elektronik sebagaimana terjadi pada Pilkada atau Pemilu sebelumnya, sangat penting untuk dihindari," papar dia.
Politik pemelintiran kebencian seperti ujaran kebencian, hoaks, fake news akan memupuk dan mengembangbiakkan intoleransi di tengah masyarakat. Al menilai itu untuk mendorong masyarakat ke dalam sekat atau ikatan sosial primordial dan tertutup yang dengan sendirinya mengikis dasar kebangsaan dan kebinekaan di masyarakat yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.
"Politik pemelintiran kebencian melalui politiisasi identitas (SARA) merupakan cara berpolitik yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh dalam kontestasi politik kekuasaan dalam elektoral. Hal itu sangat penting untuk memastikan proses dan dinamika politik elektoral tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif untuk memilih calon pemimpin terbaik bagi rakyat," kata dia.
