Infografis
Luki menuturkan, keluarganya semakin panik ketika lokasi proyek apartemen Pondok Kelapa Village tiba-tiba ditutup.
”Kantor marketing berpindah-pindah. Pertama ke Kuningan, lalu ke Benhil. Lapor ke Sarana Jaya pun tidak digubris. Akhirnya, saya coba googling untuk cari konsumen senasib. Dari googling, ketemulah sesama korban. Kami gabung di grup Whatsapp, sempat kopi darat untuk membahas langkah apa yang harus diambil agar dapat refund. Akhir 2017, satu persatu bergantian kunjungi kantor marketing di Benhil. Katanya, akan ada kejelasan di Januari 2018,” bebernya.
Namun, Luki dan konsumen lainnya kaget karena pada bulan ini, lokasi apartemen mereka justru dijadikan tempat pembangunan rumah DP 0 rupiah. Padahal, banyak dari mereka yang sudah melunasi cicilan pembayaran.
“Saya tak bermasalah dengan implementasi rumah DP 0 rupiah. Mungkin, itu terbaik untuk orang yang membutuhkan. Tapi sekarang nasib uang kami bagaimana Pak @aniesbaswedan dan Pak @sandiuno? Kami ingin uang kami kembali, itu saja,” pintanya.
Ini jg pertanyaan saya dan bbrp rekan di grup WA korban #PondokKelapaVillage. Sblm klaim berhasil bikin #rumahdp0, coba bantu balikin dulu uang kami yg sdh nyicil - bahkan sdh ada yg sampai lunas.
— Luki Febriyanti (@lalalalucki) January 19, 2018
Ia mengakui, kalaupun uangnya tak dikembalikan dan dialihkan menjadi peserta rumah DP 0 rupiah, maka justru akan melanggar ketentuan.
Pasalnya, kata dia, Anies dan Sandiaga sudah menentukan bahwa peserta program itu adalah warga berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan, dan hanya boleh untuk hunian pertama.
”Jadi, keluarga kami tak termasuk di dalam target penerima program dan persyaratan Rumah DP 0 rupiah. Karena penghasilan keluarga di atas Rp 7 jt/bulan. Kami juga sudah punya hunian tetap. Dan kami membeli unit apartemen itu bukan untuk dihuni, tapi investasi. Jadi gimana dong?” curhatnya.
”Mohon maaf, ini bukan Site Master Plan baru. Ini sudah ada sejak 2015, untuk #PondokKelapaVillage. Hanya ’bungkus’nya yang baru. Kami konsumen yang sudah bayar nasibnya malah tak jelas,” tandasnya.
Baca Juga: Kapolri Pastikan Tak Akan Tangkap Nelayan Cantrang
Kasus ini sebenarnya sudah pernah dikonfirmasikan kepada Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, Senin, tanggal 27 November 2017.
Yoory saat itu membenarkan pihaknya memunyai lahan 3,6 hektare di daerah tersebut. Lahan itu akan dibagi dua, yakni untuk komersial dan rumah DP 0 rupiah.
Terkait apartemen yang mangkrak, Yoory mengakui proyek itu akan dilanjutkan setelah kerja sama dengan pengembang PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) tidak mampu membangun proyek tersebut.
"Pondok Kelapa Village lanjut untuk komersial. Kemungkinan kami ganti partner kerja sama supaya dapat terbangun segera. Nanti DP 0 rupiah di luar areanya apartemen," tuturnya ketika itu.
Sementara hingga berita ini diunggah, jurnalis Suara.com di Balai Kota DKI tengah berupaya meminta konfirmasi persoalan ini kepada Gubernur Anies Baswedan atau Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
