Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan menggunakan istilah naturalisasi sungai untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Di era Basuki Tjahaja Purnama sudah menjalankan normalisasi sungai.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Teguh Hendrawan tidak masalah dengan istilah baru yang dilontarkan Anies. Ia siap mendukung dan melaksanakan program tersebut.
"Pak gubernur mencakup naturalisasi yang memang kan punya konsep, sah-sah saja dong kalau pak gubernur menganggap kami ada (program) naturalisasi, saya ada respon positif," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/2/2018).
Konsep naturalisasi yang akan dilakukan Anies tak beda jauh dengan program normalisasi sungai yang sudah dilakukan pemerintah Ahok. DKI akan mengkombinasikakn konsep normalisasi dan naturalisasi.
"Normalisasi kan ada di dalamnya refungsi, ada di dalamnya melakukan progres kegiatan. Normalisasi kan artinya normal. Membenahi yang katakan tidak sesuai, abnormal jadi normal," kata dia.
Teguh menjelaskan, konsep naturalisasi sungai tetap akan menggunakan sheet pile agau tiang pancang. Hanya saja akan dibuat lebih alami yang dilengkapi dengan penghijauan.
"Nggak hanya kesan, 'oh ini hanya dibangun beton' seolah nanti keliatan nggak ada hijaunya, naturalisasinya. Bahkan mungkin konsep naturalisasi itu bisa dikombinasi juga dengan treatment water," kata Teguh.
"Yang tadinya air di (kali) Jakarta hitam pekat. Kalau itu dinaturalisasi jadi lebih bening bahkan kedepan dengan teknologi bisa jadi air minum. Kan bisa saja," Teguh menambahkan.
Teguh mengungkapkan, Anies ingin sungai di Jakarta airnya jernih. Konsep naturalisasi juga sudah disampaikan Anies ke Dinas SDA.
Baca Juga: Berkedok Naturalisasi Sungai, BPS Diduga Raup Keuntungan Pribadi
"Beberapa lokasi yang pilot project untuk membuat kali lebih bening, contoh yang sudah berjalan itu di kali besar yang dalam progres juga bekerjasama dengan pengembang jalan di kali besar," katanya.
