Suara.com - Muhammadiyah mendorong Presiden RI Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.
“TGPF itu penting karena polisi setelah 10 bulan ini tidak menunjukan perkembangan penyidikan yang positif,” ungkap Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat.
Dahnil menyampaikan jika penyerangan dan teror terhadap Novel bukan hanya penyerangan secara pribadi. Namun merupakan penyerangan terhadap agenda penyerangan korupsi.
Ia menilai jika Novel diserang sebagai aparatur negara yang berkomitmen tinggi melawan korupsi. Jadi, jelasnya, penyerangan terhadap Novel itu sebenarnya adalah sebuah penyerangan terhadap cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.
“Sama seperti saya disini juga ingin kita punya Indonesia yang bersih sehingga menyerang dan mengancam novel, itu seperti merampas dan meneror cita-cita kita sebagai bangsa,” jelasnya.
Selain itu, dirinya menilai ada keterlibatan jenderal sehingga itu yang menjadi halangan dan hambatan agar kasus dituntaskan sesegera mungkin.
“Karena penyidik itu pangkatnya AKBP. Mau menyidik orang yang high profile person. Nggak akan sampe. Dan faktanya setiap penyidikan yang ditangani polisi terkait dengan orang-orang yang high profil. Atau yang biasa kami sebutkan jeruk makan jeruk,” terangnya.
Menurut Dahnil, karena itulah mengapa Muhammadiyah mendorong TGPF. Ya, jangan sampai TGPF diterjemahkan sebagai upaya menegasikan presiden.
Ia menambahkan jika TGPF ini juga membutuhkan komitmen Presiden. Kalau Presiden tidak punya komitmen, untuk mengungkap kasus ini maka tidak ada artinya. Menurutnya, jika presiden abai akan hal ini, itu bisa jadi kuburan untuk Jokowi.
Baca Juga: Gantikan Buwas, Jokowi Lantik Heru Winarko sebagai Kepala BNN
Karena jelang tahun politik, justru kalau Jokowo abai terhadap kasus novel ini, kemudian tidak meng-endorse dan mengupayakan supaya segera diungkap, baginya hal tersebut bisa jadi kuburan politik untuk Jokowi sendiri.
“Karena janji utama Jokowi ada dua. Yang paling penting yaitu penanganan masalah HAM kemudian perlawanan terhadap korupsi. Itu janji dan kampanye Jokowi dulu,” tandas Dahnil.
