Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menemukan kecocokan dengan pengembang PT Nusa Kirana terkait Rumah Tapak DP nol persen di Rorotan.
Sandiaga menuturkan dua minggu kedepan, Pemprov DKI Jakarta akan mencari solusi untuk mensinkronkan program tersebut dengan program pemerintah.
"Sampai saat ini belum. Karena sampai saat ini tidak ketemu sinkron program ini yang bisa kami sandingkan. Tapi kami tidak menutup pintu, dua minggu ini kami cari solusinya," ujar Sandiaga di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2018).
Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan penundaan groundbreaking atau peletakan baru pertama karena belum menemukan format yang pas untuk kerja sama dalam program Rumah Tapak DP nol persen.
"Tidak batal. Rorotan kan sudah digroundbreaking dan itu soft launching. Kami lagi mencari satu dua minggu ini format yang bisa kami kerjasamakan," ucap dia.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan penundaan groundbreaking tersebut karena beberapa hal yang harus dicocokan skema pembayaran.
Menurutnya harus dipastikan terlebih dahulu harga dan skema dari Rumah Tapak DP nol rupiah.
"Arahan saya jangan terlalu dipaksakan kalau memang belum ada yang sinkron tunda saja dulu pastikan dari harga dan skema itu kemaren belum ada sinkronisasinya," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2018
Sandiaga menjelaskan pemprov tidak ingin membingungkan masyarakat dalam program Rumah Tapak yang merupakan program pemerintah bukan program swasta. Maka dari itu, pihaknya ingin memastikan program tersebut untuk masyarakat.
"Jangan terlalu terburu-buru tapi kami pastikan program ini bisa menyentuh keinginan kami memberikan rumah Dp 0 rupiah kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp 3,7 juta sampai angka Rp 7 juta," ucap dia.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan tak ada masalah terkait lahan milik PT Nusa Kirana. Kata Sandiaga yang harus dicocokan yakni terkait harga dan skema rumah tapak agar tidak muncul keraguan masyarakat.
"Lahannya nggak ada msalah. Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana yang telah membangun Kelapa Gading dan mereka punya tekad yang sangat baik, jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal mensinkronkan harganya, apakah ini masuk ke dalam proram pemerintah yang lagi kita dorong ini yang lagi kami sinkronkan, kami pastikan tidak ada timbul kerancuan disana," ucap dia.
Sandiaga menambahkan, salah satu alasan belum sinkron yakni belum ditentukannya apakah program tersebut masuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini FLPP atau non FLPP. Karena kalau FLPP, ada batasan-batasannya nah itu yang harus kami sinkronkan," tandasnya.
TERPOPULER
