Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, mengatakan 171 KPUD siap menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
"Sejauh ini 171 KPUD siap," kata Arief di Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/3/2018).
Arief mengunjungi KPU Kota Bogor, usai membuka rapat koordinasi penatausahaan dana hibah Pilkada 2018. Kunjungannya guna memastikan kesiapannya dalam penyelenggaraan Pilakda serentak 2018.
Menurutnya, Kota Bogor salah satu dari 171 kota yang menyelenggarakan Pilkada 2018, penting bagi KPU RI untuk memastikan kesiapannya.
"Setidaknya ukuran itu sampai dengan hari ini. Hari ini sudah masuk masa kampanye, sudah siap ngak melaksanakan kampanye," kata dia.
Perlu dipastikan baliho dan alat peraga kampanye yang diproduksi oleh KPU apakah sudah selesai, kalau dalam proses, apakah rancangannya sudah sesuai dengan kenginan paslon agar tidak ada protes dikemudian hari.
"Sejauh ini Kota Bogor siap, kalau tidak siap tinggal kita sentil. Karena jaraknya dekat, langsung kita awasi," kata Arief.
Terkait kasus suap komisioner KPU Garut, Arief menegaskan, tidak ada lagi anggota komisioner yang bermain-main. Baginya cukup satu kasus tersebut dan jangan sampai ada lagi kasus serupa terjadi.
"Baru satu Garut saja, dan langsung kita ambil sikap tegas diberhentikan," kata Arief.
Baca Juga: Komnas HAM: Pilkada 2018 Jangan Pandang Perbedaan Etnis dan Agama
Arief mengatakan, pihaknya fokus di Pilkada 2018 ini jangan sampai terulang kembali kejadian serupa. Ia menegaskan kepada seluruh penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan tingkat adhock kecamatan maupun kelurahan untuk tidak bermain-main karena gampang untuk diketahui dan ditindak tegas.
"Ingat, kalau Anda nakal akan gampang sekali ketahuan. Dan KPU RI sudah punya sikap, kalau sudah tertangkap basah OTT, kami akan memproses, dengan cepat dan mudah," katanya.
Menurutnya, proses tersebut tidak boleh dipersulit dan tidak boleh diperlambat. Seperti kejadian Garut, ketika diketahui Sabtu tertangkap tangan, hari Minggu langsung dilakukan verifikasi dan KPU RI langsung mengambil sikap tegas.
"Hari Senin dokumennya lengkap langsung kami laporkan ke DKPP," kata Arief.
Dia kembali menegaskan, jika terjadi tangkap tangan langsung dilaporkan, dalam waktu sesegera mungkin dilakukan sikap tegas.
"KPU punya divisi pengawasan, divisi organisasi. Begitu ada laporan, langsung diminta divisi pengawasan, divisi hukum mengkaji, sata minta divisi organisasi langsung cek, siapa yang kira-kira siapa yang menangani ini. Dan untuk anggaran kita ada Inspektorat yang mengawasi," bebernya.
