Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengklaim, baru pada era kepemimpinan dirinya dan Gubernur Anies Baswedan lah, pemprov memulai rancang bangun yang solutif mengenai penataan pedagang kaki lima.
Sandiaga mengatakan, sebelum era kepemimpinannya, pola penertiban PKL yang dilakukan tak memberikan solusi seperti yang terjadi di kawasan Kota Tua, Tanah Abang, dan sejumlah tempat lainnya.
"Penataan PKL pada era saya dan Pak Anies sinkron. Kami berpendapat pola penertiban selama ini tanpa solusi, berujung terhadap tingkat kepatuhan yang sangat rendah, seperti dialami di Tanah Abang dan Kota Tua, dan beberapa tempat lainnya," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Ia mencontohkan, pada era kekinian, pemprov selalu memberikan solusi berupa lokasi lahan usaha bagi PKL yang ditertibkan.
"Prinsip yang kami pegang adalah demand (permintaan) dan supply (pasokan). Begitu ada demand pasti ada supply, dan itu sangat terpancar dari behaviour, dari perilaku masyarakat. Waktu kami pertama menata Tanah Abang, kami melihat perilaku masyarakat karena masyarakat pengguna kereta api itu turun ke jalan," tuturnya.
Misalnya, kata dia, PKL di kawasan Tanah Abang dulu direlokasi ke Blok G. Tapi, ternyata Blok G sepi pengunjung.
Alhasil, PKL kembali turun ke badan jalan untuk membuka lapak. Karenanya, ia dan Anies memberikan lahan di Jalan Jatibaru untuk para PKL.
