Xi Jinping Diizinkan Jadi Presiden Tiongkok Seumur Hidup

Reza Gunadha
Xi Jinping Diizinkan Jadi Presiden Tiongkok Seumur Hidup
Presiden Cina, Xi Jinping. (Shutterstock)

Pembatasan masa jabatan presiden China paling banyak dua kali ditetapkan sejak 1990-an.

Suara.com - Kongres Rakyat Nasional China akhirnya menghilangkan aturan tentang batas waktu jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden negaranya.

Perubahan pada konstitusi ini, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (11/3/2018), memungkinkan kedua pemimpin bisa menjabat tanpa batas waktu.  

Langkah tersebut membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk tetap menjabat setelah 2023. Pada tahun tersebut, menurut aturan lama, masa jabatannya akan berakhir.

Jinping diketahui mulai menjabat sejak Maret 2013.

Pembatasan masa jabatan presiden China paling banyak dua kali ditetapkan sejak 1990-an. Aturan ini dirancang agar tidak ada pimpinan sebesar pemimpin Revolusi China, Ketua Mao Zedong.

Selain itu mendukung kepemimpinan kolektif dan mencegah kultus induvidu.

Namun, selama kepemimpinan Presiden Jinping, kekuasaannya terus menguat dan dianggap sebagai pemimpin yang setara dengan Ketua Mao.

Jinping, kekinian semakin dikultuskan oleh warga negerinya. Sebelumnya, seperti dilansir Bangkok Post, Kamis (8/3), Xi Jinping disebut sebagai  dewa dan Buddha yang hidup.

Wang Guosheng, Ketua PKT cabang provinsi Qinghai—tempat kelahiran Dalai Lama—mengatakan warga etnis Tibet di daerahnya memuja Xi Jinping sebagai dewa sekaligus Buddha hidup.

"Rakyat kami tetap memegang teguh ajaran Ketua Mao Zedong untuk terus mencintai partai dan pemimpin. Bahkan, rakyat kami memuja Presiden Xi sebagai dewa dan Buddha hidup," tuturnya saat berpidato dalam rapat rutin parlemen, Rabu (7/3).

Guosheng juga menuturkan, partai dan pemerintah provinsi setempat terus mendistribusikan gambar potret Presiden Xi ke seluruh warga, sebagai bentuk penghormatan.

"Rakyat biasa di seluruh area kami mengatakan, hanya Sekjen Xi adalah Bodhisattva yang hidup," tukasnya lagi.

Bodhisattvas adalah seseorang yang dianggap telah mencapai tingkat Buddha, yakni sudah mendapat "pencerahan spiritual", tak lagi mementingkan nafsu individu keduniawian, an mengabdikan diri kepada orang banyak.

Xi Jinping kekinian menjadi pemimpin yang memunyai kuasa besar di negeri Panda tersebut, setelah mendiang pendiri RRT Mao Zedong.

Itu setelah Kongres ke-19 PKT memutuskan memasukkan nama dan pemikiran Xi Jinping sebagai teori pembimbing partai maupun negara tersebut dalam konstitusinya.

Keputusan itu disepakati dalam pertemuan terakhir kongres PKT, setelah Xi Jinping berjanji membawa Tiongkok ke "era baru", yakni menjadi negara dominan dan adidaya di internasional.

Secara teoritis, seperti dilansir The Guardian, Selasa (24/10/2017), PKT menyetujui pemikiran Xi mengenai "Sosialisme dengan karakterisasi Tiongkok untuk era baru" dimasukkan dalam kontitusi sebagai teori pembimbing.

"Partai kita semakin kuat dalam kepemimpinan di dalam negeri maupun dunia. Sistem sosialis kita mendemonstrasikan kekuatan dan vitalitas. Rakyat dan bangsa Tiongkok memunyai masa depan cerah," tegas Xi Jinping dalam pidato penutupan kongres di hadapan 2.200 delegasi.

Sejak RRT didirikan, PKT hanya menyetujui teori pembimbing partainya disebut sebagai "Marxisme-Leninisme dan Pemikiran Mao Zedong".

Sementara segala pembaruan mengenai tahapan sosialis Tiongkok dimasukkan sebagai wacana pendukung ideologi tersebut.

Pemikiran-pemikiran Mao telah diakui oleh dunia, terutama dalam bidang filsafat, politik, ekonomi, maupun kemiliteran. Bahkan, banyak gerakan rakyat di negara-negara lain mengklaim diri sebagai "Maois".

Sementara dimasukkannya nama dan pemikiran Xi Jinping mengenai "Sosialisme berkarakter Tiongkok menuju era baru" dalam ideologi PKT, dinilai banyak pihak hanya karena alasan politis.

Apalagi, keputusan itu dibuat ketika Xi Jingping hidup dan berkuasa. Sebabnya, nama dan pemikiran Deng Xiaoping—pemimpin RRT setelah Mao yang melakukan restorasi sistem kapitalisme di Tiongkok dan pemikirannya dianggap sebagai mazhab tersendiri dalam Sosialime—baru dimasukkan dalam konstitusi partai setelah dirinya meninggal.

"Tak ada yang khas dalam pemikiran Xi. Kalau namanya dimasukkan dalam nama ideologi PKT secara konstitusional, maka hanya bersifat politis. Dia ingin memunyai kekuasaan besar," kritik Bill Bishop, penerbit media Sinocism.

"Jadi, ketika ada yang mengkritik atau melawan Xi, ia secara mudah mencap seseorang itu melawan PKT," tambahnya.

loading...
Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS