Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tuduhan terdakwa korupsi Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani menerima duit 500 ribu dolar AS. PDIP pun siap diaudit.
Hal itu dinyatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto sesaat setelah 'nyanyian' Setnov keluar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. PDIP juga membantah tuduhan duit korupsi e-KTP juga mengalir ke Pramono Anung.
Hasto menilai pernyataan Novanto bagian dari upaya untuk membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggungjawab PDIP yang saat itu menjadi partai oposisi. Proyek e-KTP mengalir saat Susilo Bambang yudhoyono berkuasa.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/3/2018).
Selain itu, penyebutan nama Puan dan Pramono adalah bagian dari upaya yang dilakukan Novanto agar permohonannya sebagai justice collaborator dipenuhi KPK.
"Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut (Justice Collaborator), demi meringankan dakwaan," ujar Hasto.
Sebelumnya, dalam persidangan pemeriksaan terdakwa kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Novanto mengatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menerima aliran dana e-KTP masing-masing 500.000 dolar Amerika Serikat.
