REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan sejumlah pihak, yang mengatakan Sumitro Djojohadikusumo—ayah Prabowo Subianto—adalah penganjur sistem ekonomi neoliberal di Indonesia.
Sumitro, ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Industri ketujuh (6 Juni 1968–28 Maret 1973), dinilai sebagai pejabat yang pro-Amerika.
“Tudingan tersebut tidak benar adanya. Sumitro justru penganut ekonomi Keynesianisme, teori ekonomi yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian nasional,” tuturnya.
Teori Keynes adalah teori ekonomi yang didasarkan pada ide seorang ekonom asal Inggris abad ke 20, John Maynard Keynes.
"Pak Mitro itu Keynesian. Dia itu sudah menjadi Menteri Keuangan sejak era Bung Karno (Kabinet Wilopo dan Burhanuddin Harahap). Usia 30 tahun sudah jadi Menkeu. Tiga kali kalau tidak salah, beliau menjadi Menteri Keuangan di jaman itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (3/4/ 2018).
Menurut Fadli, Sumitro memang ahli di bidang ekonomi. Namun, ia lebih menekankan ekonomi politik atau ekonomi yang strukturalis. Bukan ekonomi liberal kapitalistik seperti yang selama ini dituduhkan.
Fadli mengklaim, Sumitro memiliki keberpihakan pada kelompok yang lemah.
"Sehingga pada waktu itu diperlukan semacam affirmative action kepada UMKM, petani dan sebagainya," ujar Fadli.
Fadli mengakui Sumitro adalah salah satu inisiator pengiriman sejumlah pemuda Indonesia untuk bersekolah ke kampus-kampus terkemuka di Amerika, seperti seperti MIT, Cornell, Berkeley dan Harvard.
Pemuda yang dikirimkan atas kerja sama dengan Ford Fondation itu, yang kekinian beken disebut “Mafia Barkeley” dan diasosiasikan sebagai ekonom neoliberal.
"Kalau orang-orang itu lalu menjadi neolib, bukan berarti Pak Mitro neolib. Widjojo (Nitisastro) cs dikirim waktu itu ke Berkeley. Waktu itu di Berkeley, dekannya, sebenarnya cara berpikirnya strukturalis, agak sosialistik. Tapi begitu sampai di sana, dekan ekonominya diganti. Akhirnya cara berpikirnya neolib," tutur Fadli.
Fadli mengakui Widjojo Cs yang kemudian diangkat sebagai menteri di bidang ekonomi dan keuangan di era Presiden Soeharto memiliki cara berpikir neoliberal. Di mana, peran negara ditekan seminim mungkin dalam pengelolaan pasar.
Privatisasi dan dergulasi, dan akses pasar dibuka seluas-luasnya kepada para pelaku pasar.
"Bukan Pak Mitro yang neolib. Jelas kok. Bahkan kakeknya Pak Prabowo itu bisa dibilang bapak koperasi kita. Walaupun seringkali Bung Hatta lah yang disebut bapak koperasi," terangnya.
"Tapi menurut saya Bung Hatta itu bapak ekonomi kerakyatan. Tapi kakeknya Pak Prabowo, yakni Margono Djojohadikusumo, sebetulnya adalah ketua koperasi bahkan sejak jaman Hindia Belanda."
TERPOPULER