Suara.com - Menempuh perjalanan Jakarta - Bandung sepanjang ±166 km, naik Kereta Api Argo Parahyangan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), pulang ke Bandung memboyong piala "Parasamya Purnakarya Nugraha". Sebuah tanda kehormatan tertinggi atas berhasilnya pelaksanaan pembangunan dari Presiden Republik Indonesia.
Aher mengungkap kunci keberhasilannya. Kata kuncinya, menurutnya adalah komitmen.
"Satu adalah komitmen. Kepala Daerah ini nanti masuk ke program kerja, yang kemudian meramu program tersebut menjadi program pemerintahan, pembangunan, masyarakat. Maka seluruh kepala daerah, juga bupati/ wali kota harus meneguhkan komitmennya guna mensejahterakan masyarakat," katanya.
Kata kunci selanjutnya adalah konsisten, yakni apa yang pernah dicapai, lalu kemudian harus dipertahankan, atau diusahakan hasil yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, suatu prestasi harus jadi tradisi.
Di samping itu, Aher menambahkan, diperlukan penyelarasan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut juga salah satu kunci, peningkatan kinerja dan prestasi suatu daerah.
“Salah satu upaya lainnya, yakni mensinkronkan program kerja dengan pemerintah pusat, termasuk penyelerasan program pemda kabupaten/ kota dengan provinsi,” ujar Aher.
Kunci berikutnya, pengawasan. Program hanyalah jadi program bila tidak diawasi. Tidak akan ada dorongan untuk terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Tentunya, sambung Aher, pembangunan perlu diarahkan kepada program-program yang efektif, tepat sasaran, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian sesuai pula dengan janji kampanye kepala daerah.
"Juga efisien, biayanya tepat, tidak berlebih, dan juga tidak kurang," katanya.
Di samping itu, Aher mengakui memang ada sedikit penurunan prestasi kinerja Kota di Jawa Barat, karena tahun lalu, empat kota di Jawa Barat masuk 10 besar. Adapun yang bertahan di 10 besar pada perolehan kali ini adalah Kota Bandung. Aher bersyukur, Kabupaten Kuningan masuk kategori kepala daerah terbaik.
Adapun penilaian kinerja terbaik itu didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahunnya.
Penilaian yang sesungguhnya, bukanlah penilaian dari Kemendagri saja. Penilaian kinerja pemerintahan ini merupakan nilai komprehensif yang mencakup 700 indikator dari semua kementerian/ lembaga pemerintah RI, baik secara administratif, pembangunan daerah, ataupun sosial kemasyarakatan.
"Ini prestasi bersama, seluruh komponen masyarakat, juga media. Kemudian bersama-sama bekerja, hadirlah prestasi," kata Aher.
Aher juga mengungkap, ia selalu berupaya menerapkan kepemimpinan yang egaliter, dimana seorang pemimpin yang egaliter adalah yang mampu mendudukkan diri sebagai kawula, bukan sebagai elite.
"Egaliter melekatkan makna bahwa seorang pemimpin itu mampu memposisikan dirinya sebagai bagian dari rakyat kebanyakan," kata Aher.
TERPOPULER
