Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat telah selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Tahun 2013-2018.
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), menerima langsung laporan tersebut dari Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari. Penyerahan laporan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu malam (2/5/18).
Dalam Laporan setebal 44 halaman, Pansus I melihat keberhasilan dan kegagalan secara umum selama lima tahun dalam bentuk capaian indikator pembangunan. Dimana targetnya adalah;
A. Indeks Pembangunan Manusia pada 2013 mencapai 68,25 persen, sementara capaian 2017 sebesar 70,05 persen,
B. Indeks Kesehatan pada 2013 mencapai 80,14 poin, sementara pada 2017 sebesar 80,66 poin,
C. Angka Harapan Hidup pada 2013 mencapai 72,07 tahun, sementara pada 2017 sebesar 72,44 tahun,
D. Harapan Lama Sekolah pada 2013 mencapai 11,81, sementara pada 2017 sebesar 12,30,
E. Rata-Rata Lama Sekolah pada 2013 mencapai 7,58, sementara pada 2017 sebesar 7,96,
F. Indeks Pengeluaran pada 2013 mencapai 68,31 persen, sementara pada 2017 70,24 persen, dan
G. Pengeluaran Per Kapita pada 2013 mencapai 9,421, sementara pada 2017 sebesar 10,035.
Data demografis menunjukkan, penduduk Jabar saat ini mencapai 48.037.827 jiwa pada 2017, sehingga laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,39 persen sejak 2013. Ada kenaikan jumlah penduduk hingga 2.696.800 jiwa.
Sementara data perekonomian, Pansus melihat ada penurunan sejak 2013. Semula 6,33 persen menjadi 5,19 persen. Ini dipicu oleh melambatnya perekonomian nasional dan internasional.
Meski demikian LPE Jawa Barat masih di atas LPE Nasional sebesar 5,03 persen.
Dinamika perekonomian Jabar masih cukup terkendali. Ada penurunan lahu Inflasi sejak 2013 berkisar 9,13 persen, menurun 3,17 persen pada 2017.
"Dengan kondisi perekonomian Jawa Barat seperti ini, masih memberikan daya tarik tersendiri bagi investor baik dalam maupun luar negeri," kata Kusnadi, salah anggota Pansus I DPRD Jabar dalam laporannya.
Hal tersebut terlihat dari besarnya pertumbuhan PMA maupun PMDN dari Rp 301,40 triliun menjadi Rp 449,34 triliun di 2017. Artinya, investasi mengalami pertumbuhan seesar 8,98 persen.
Dunia pendidikan di Jabar juga mengalami peningkatan aksesibilitas dan kualitas. Kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD kurun waktu 2013-2018 yang telah direalisasikan, diantaranya berupa pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak Rp 1.400.000,00/siswa/tahun dan BOS SMP/SMPLB sebesar Rp 1.000.000,00/siswa/tahun.
Selain itu, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berjumlah lebih dari 20.000 unit, RKB sebanyak 868 unit untuk Perguruan Tinggi Swasta, serta bantuan beasiswa sebanyak 4.640 siswa untuk ke Perguruan Tinggi, selain juga untuk atlet, guru, mahasiswa berprestasi sebanyak 484 orang dengan nilai Rp 97,168 miliar.
Peningkatan terjadi pula di bidang kesehatan. Indeks Kesehatan meningkat dari 80,14 poin pada 2013 menjadi 81,18 poin pada 2017.
Angka Harapan Hidup (AHH) dari 72,09 tahun menjadi 72,77 tahun pada 2017. Ditinjau dari sudut APBD bidang kesehatan, telah dilaksanakan alokasi sebesar 10 persen dari total APBD sejak 2013 hingga 2018.
"Demikian juga dalam bidang SDM, jumlah karya Iptek ada peningkatan, sedangkan kualitas ketahan keluarga ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat dari 69,57 poin pada 2013 menjadi 71,15 poin pada 2017," tutur Kusnadi, di hadapan 59 anggota DPRD Jabar yang hadir dalam paripurna.
Pansus I menyimpulkan, kinerja pemerintahan daerah selama 2017 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD 2013-2018. Pansus menilai Pemprov Jabar secara sungguh-sungguh berupaya mencapai target dan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan bersama DPRD.
TERPOPULER
