"Hal ini patut kita apresiasi. Hal ini terlihat dari lancarnya berbagai macam persoalan yang muncul terkait tugas dan kewenangan pemprov, akibat perubahan peraturan, seperti penanganan dan pengelolaan SMA/SMK yang menyerap anggaran yang besar di tahun 2017 ini," ucap Kusnadi.
Sementara itu, penghargaan dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa arah pembangunan sudah benar dan sesuai selaras dengan peraturan yang ada. Namun setelah mengkaji dan melihat dalam tataran implementasi di lapangan, Pansus masih menemukan permasalahan di lapangan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang.
LKPJ Gubernur Tahun 2017 mencatat adanya peningkatan berbagai indikator ke arah positif. Hal ini terlihat dari aspek daya saing provinsi, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Demikian pula dengan aspek pengelolaan keuangan daerah. Terjadi peningkatan yang signifikan. Meski demikian, peran pendapatan daerah dari kontribusi BUMD dan pendapatan lain-lain masih belum menunjukkan kenaikan yang berarti.
Bahkan ada yang tidak mampu memberikan kontribusi. Hal ini menurut Pansus, perlu menjadi perhatian dan langkah perbaikan di masa yang akan datang.
Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, BUMD Pemprov Jabar perlu didorong terus, agar bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendatapan Asli Daerah (PAD).
"Pendapatan BUMD yang dikaji oleh tim pansus baru dari sisi pajak yang besar dan Bank BJB. BUMD yang lainnya juga perlu terus ada dorongan," ujar Ineu.
Sementara itu, menanggapi laporan Pansus I, Aher dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jabar, khususnya tim Pansus I LKPJ TA 2017 dan AMJ 2013-2018 yang terlibat secara aktif menelaah LKPJ dan AMJ.
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Jabar selama periode RPJMD 2013-2018, yang dibuktikan dengan pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program (IKP), pencapaian janji kampanye gubernur, serta berbagai prestasi yang diraih, kata Aher, tidak akan dapat diraih tanpa kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya DPRD Pemprov Jabar.
"Teriring harapan, semoga sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus terjaga untuk dapat berkelanjutan untuk kesuksesan agenda-agenda pembangunan di Jawa Barat ke depan," tandas Aher.
"Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat selama periode 2013-2018 terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Namun yakinlah bahwa semua yang dilakukan adalah semata-mata untuk menjadikan Jawa Barat lebih maju dan sejahtera untuk semua kita," pungkasnya.