Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan pertemuan para Sekretaris Jenderal partai politik koalisi Joko Widodo di kantor Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Senin (7/5/2018) kemarin.
Hidayat menyarankan, pertemuan tersebut harusnya dilakukan di luar kantor Seskab. Pasalnya, pertemuan tersebut bukan membahas kenegaraan tetapi hanya membahas perihal politik murni.
"Ini bukan sesuatu yang menyoal kenegaraan, ini kan politik murni, politik praktis," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2018).
Selain itu, Hidayat mempertanyakan pertemuan tersebut mengapa harus dilakukan di kantor Seskab, padahal tugas dari Seskab sendiri ialah mengurusi kabinet negara, tidak berurusan dengan politik.
"Ketika ini diselenggarakan di kantor Seskab, itu menimbulkan pertanyaan karena Seskab bukan mengurusi koalisi partai-partai tapi mengurusi kabinet, kabinet itu adalah negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Hidayat menyarankan pertemuan seperti itu seharusnya dilakukan di luar kantor Seskab, terlebih partai politik memiliki anggaran.
"Lakukan saja di luar masih banyak tempat, mereka juga punya anggaran, parpol pasti punya anggaran," katanya.
Ia pun menyarankan, untuk tidak mencampuradukan urusan politik dengan urusan pemerintah.
"Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya," pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Belum Teken UU MD3, Seskab: Tunggu Saja Besok
Untuk diketahui, Sekjen dari partai pendukung Joko Widodo melakukan pertemuan di kantor Seskab. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas perihal ramainya kritikan-kritikan terhadap kinerja Jokowi.
Sekjen yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI.
