Gugat ke MK, 2 Warga Ingin Batas Masa Jabatan Presiden Dihapus

Reza Gunadha

Selasa, 15 Mei 2018 | 13:28 WIB
Gugat ke MK, 2 Warga Ingin Batas Masa Jabatan Presiden Dihapus
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Dua warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi ke  Mahkamah Konstitusi (MK), atas ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu yang mengatur pembatasan seseorang hanya bisa dua periode menjadi presiden maupun wakil presiden.

Kuasa hukum para pemohon, Heriyanto Citra Buana, menjelaskan kliennya meminta MK melakukan uji tafsir terkait pasal a quo.

"Penjelasan Pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa 'maupun tidak berturut-turut' mengandung tafsir yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan dasar filosofis Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD 1945," ujar Heriyanto di Gedung MK Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Pemohon menilai pembatasan hanya dua periode bagi seseorang menjadi presiden maupun wapres meski tak berturut-rutur, tak relevan.

Menurut para pemohon, pembatasan masa jabatan tersebut tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

"Instrumen hukum peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak boleh membatasi, terlebih mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden, meskipun sudah dua kali menjabat tidak berturut-turut,” tutur Heriyanto seperti diberitakan Antara.

Pemohon juga berpendapat, pembatasan masa jabatan maksimal dua kali tersebut, merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat.

"Pemohon juga merasa hak konstitusionalnya untuk untuk mendapatkan pilihan alternatif, pilihan presiden dan wakil presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan Penjelasan Pasal 169 huruf n tersebut sepanjang frasa 'maupun tidak berturut-turut'," ujar Heriyanto.

baca juga

Oleh sebab itu, dalam petitumnya, para pemohon memimnta Mahkamah untuk menyatakan penjelasan Pasal 169 UU Pemilu terutama frasa "secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

PKS Nilai Gugatan UU Pemilu karena Konsekuensi Amandemen UUD

PKS Nilai Gugatan UU Pemilu karena Konsekuensi Amandemen UUD

News | Jum'at, 04 Mei 2018 | 17:04 WIB

UU Pemilu Digugat ke MK, Ini Respon Zulkifli Hasan

UU Pemilu Digugat ke MK, Ini Respon Zulkifli Hasan

News | Kamis, 03 Mei 2018 | 21:58 WIB

MK Kembali Gelar Sidang Lanjutan 7 Perkara Uji Materi UU MD3

MK Kembali Gelar Sidang Lanjutan 7 Perkara Uji Materi UU MD3

News | Kamis, 03 Mei 2018 | 14:33 WIB

Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Inilah Syaratnya

Tertarik Jadi Hakim Konstitusi? Inilah Syaratnya

News | Rabu, 02 Mei 2018 | 16:23 WIB

Empat Serikat Buruh Gugat UU MD3 karena Dinilai Ancam Demokrasi

Empat Serikat Buruh Gugat UU MD3 karena Dinilai Ancam Demokrasi

News | Rabu, 18 April 2018 | 10:40 WIB

Terkini

Namanya Ramai Disebut Jadi Wapres, KDM Tegaskan Fokus Gubernur dan Nilai Dasco Layak

Namanya Ramai Disebut Jadi Wapres, KDM Tegaskan Fokus Gubernur dan Nilai Dasco Layak

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 21:05 WIB

Bareskrim Endus Siasat Jahat, Posko di Cibinong Diduga Jadi Titik Permufakatan Makar

Bareskrim Endus Siasat Jahat, Posko di Cibinong Diduga Jadi Titik Permufakatan Makar

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:05 WIB

Ahmad Doli: Kekerasan Anak Bisa Merusak Wajah Indonesia di Masa Depan

Ahmad Doli: Kekerasan Anak Bisa Merusak Wajah Indonesia di Masa Depan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:03 WIB

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 20:50 WIB

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:49 WIB

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 20:44 WIB

Apakah Laron Berbahaya? Ternyata Bisa Dimakan, Kaya Protein!

Apakah Laron Berbahaya? Ternyata Bisa Dimakan, Kaya Protein!

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 20:30 WIB

Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari

Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari

Jatim | Jum'at, 20 November 2026 | 20:27 WIB

Kembali Jadi Anak Jang Nara, Yuna Bakal Tampil di Drama Good Partner 2

Kembali Jadi Anak Jang Nara, Yuna Bakal Tampil di Drama Good Partner 2

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:25 WIB

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

Dorong Organisasi Adaptif dan Talenta Unggul, PLN Raih Tiga Penghargaan HR Excellence Awards 2026

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:21 WIB

×