Kemlu Larang WNI Masuk Yaman karena Gejolak Keamanan dan Politik

Pebriansyah Ariefana

Jum'at, 25 Mei 2018 | 03:39 WIB
Kemlu Larang WNI Masuk Yaman karena Gejolak Keamanan dan Politik
Seorang warga tampak tengah melihat kerusakan yang ditimbulkan serangan udara koalisi Arab Saudi pada jembatan penghubung antara area Abbas dan Harad di utara Provinsi Hajjah, Yaman, Senin (25/12/2017). [AFP]

Suara.com - Kementerian Luar Negeri mengimbau agar warga negara Indoneia tidak masuk ke Yaman. Ini menyusul perkembangan situasi politik dan keamanan di negara di selatan Semenanjung Arab itu.

"Kami imbau WNI untuk jangan ke sana lagi, dan bagi yang sudah di sana untuk segera meninggalkan Yaman," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis (25/5/2018) malam.

Pemerintah Kesultanan Oman telah menyampaikan edaran resmi pada 6 Mei terkait larangan bagi semua warga asing untuk melintasi perbatasan Yaman-Oman karena situasi politik dan keamanan di Yaman. Dari hasil pemantauan pemerintah Oman, dikhawatirkan perbatasan Yaman-Oman sepanjang 288 km tersebut dapat digunakan sebagai pintu lalu lintas orang yang masuk ke Yaman untuk mendukung kelompok Houthi maupun AQAP (Al-Qaeda di Semenanjung Arab).

Perbatasan itu dikhawatirkan juga menjadi tempat lalu lintas penyelundupan senjata. Saat ini dari dua perbatasan darat Yaman dengan negara tetanggannya, Arab Saudi dan Oman, hanya perbatasan dengan Oman yang masih bisa dilintasi.

Kemlu RI mengeluarkan pernyataan pada Kamis bahwa berdasarkan pengamatan perwakilan RI konflik di Yaman belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Sementara itu, akses keluar masuk dari dan ke Yaman dari dua negara yang berbatasan dengan Yaman yaitu Arab Saudi dan Oman semakin sulit.

Situasi tersebut menyulitkan perwakilan RI terdekat untuk memberikan perlindungan baik bagi WNI yang berada di Yaman maupun WNI yang akan keluar dari Yaman. Sejak permulaan konflik di akhir 2014, Pemerintah Indonesia menfasilitasi evakuasi WNI dari berbagai wilayah yang terkena dampak konflik di Yaman.

Puncaknya, sejak 30 Maret 2015 hingga 21 April 2015, pemerintah mengirimnakn tim khusus ke Yaman untuk melakukan evakuasi WNI secara intensif dengan dukungan lima perwakilan RI di sekitar Yaman.

Total sebanyak 1.925 WNI dan 173 WNA berhasil dievakuasi melalui jalur darat, laut (kota Aden) dan udara. Sejak 2015 Pemerintah Indonesia telah melarang WNI masuk ke Yaman. Larangan tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut.

Saat ini diperkirakan masih terdapat antara 1.000-1.600 WNI di Yaman. Konsentrasi WNI terbesar terdapat di Provinsi Hadramaut, di mana banyak pelajar Indonesia menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Islam. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

12 Anak-Anak Indonesia Ditangkap Polisi Malaysia di Pulau Sebatik

12 Anak-Anak Indonesia Ditangkap Polisi Malaysia di Pulau Sebatik

News | Senin, 30 April 2018 | 15:22 WIB

Tingkatkan Perlindungan TKI, Jokowi Apresiasi Hong Kong

Tingkatkan Perlindungan TKI, Jokowi Apresiasi Hong Kong

News | Rabu, 25 April 2018 | 15:21 WIB

Pokja PLN Pastikan Hak Pilih WNI di Luar Negeri Aman

Pokja PLN Pastikan Hak Pilih WNI di Luar Negeri Aman

News | Selasa, 17 April 2018 | 14:10 WIB

Lindungi WNI di Luar Negeri, Kemenlu Luncurkan Safe Travel

Lindungi WNI di Luar Negeri, Kemenlu Luncurkan Safe Travel

News | Sabtu, 14 April 2018 | 17:55 WIB

Arab Saudi Cegat Rudal Gerilyawan Yaman

Arab Saudi Cegat Rudal Gerilyawan Yaman

News | Kamis, 05 April 2018 | 07:41 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×