Suara.com - Langkah pemerintah melantik Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) terus menuai kritikan. Terutama dari tokoh opisisi. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Petinggi Partai Gerindra ini tegas mendukung anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra memboikot pelantikan Iriawan karena dinilai cacat hukum. Ia bahkan amat mendukung dibentuknya hak angket di DPR terkait pengangkatan perwira Polri aktif menduduki jabatan sipil yakni penjabat gubernur.
Melalui akun Twitternya, @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, masyarakat bisa menilai sendiri kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Bahkan kritikan tersebut tidak hanya datang dari kelompok oposisi, namun juga disampaikan oleh sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.
"Nah, kini giliran Fraksi @Gerindra di @DPR_RI untuk memberikan sikap yg jg tegas. Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sbg Gubernur, namun akan jd salah satu inisiator Pansus tsb," tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya, Selasa (19/6/2018).
Menurut Fadli, Komjen M Iriawan diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk merepetisi model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016 yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam.
"Artinya, sejak awal pemerintah mmg sgt menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini kan hanya dagelan politik saja," imbuh Fadli Zon melalui akun Twitternya.
