Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pelantikan Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat justru melahirkan tiga persoalan baru.
Pertama, kata Fadli, kredibilitas pemerintah yang patut dipertanyakan karena usul Iwan Bule—nama beken Iriawan—sebagai Pj Gubernur Jabar pernah dibatalkan pada Februari 2017.
Kala itu, tulis Fadli melalui akun Twitter miliknya, Senin (18/6/2018), penolak usulan itu justru Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Menkopolhukam Wiranto.
"Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan," tulis Fadli pada pukul 10.36 WIB.
Persoalan kedua yakni independensi Polri yang harus dipertanyakan, karena perwiranya menjadi pejabat pemerintahan jelang pilkada serentak.
Padahal, dalam Pilkada Jabar, terdapat mantan perwira Mabes Polri, Anton Charliyan sebagai peserta.
"Keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan," kata Fadli.
Terakhir, persoalan baru yang muncul setelah pelantikan Iwan Bule ialah motif pemerintah dalam penunjukan tersebut.
Fadli menilaim kengototan pemerintah mengajukan perwira Polri sebagai Pj Gubernur Jabar karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Padahal, Jabar bukan tak termasuk zona merah atau rentan konflik horizontal karena pilkada.
Baca Juga: Sandiaga Uno Emoh Komentari Penghentian Kasus Mesum Habib Rizieq
"Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar," pungkasnya.
