Suara.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/6/2018).
Ia mengakui, datang untuk memastikan keterlibatan Calon Gubernur Petahan Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus e-KTP. Ratna juga datang untuk memprotes sikap KPK yang dianggapnya tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Ratna mencontohkan, perlakuan KPK terhadap Sandiaga Uno yang saat itu dipanggil KPK sebagai saksi, meski sudah berstatus calon wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sandiaga akhirnya datang ke KPK untuk diperiksa. Menurut Ratna, hal berbeda diberlakukan KPK terhadap Ganjar yang menolak diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP karena sudah berstatus cagub.
"Yang saya dengar bahwa pak Ganjar dipanggil, namun menawar. Terus saya kan protes juga. Saya bilang, 'Lho, kok waktu Sandi dipaksa-paksa harus on time dan menurut? Kenapa ini seperti ada perlakuan istimewa ya? " katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia menegaskan, kehadiran dirinya dan perwakilan warga Jateng yang kontra Ganjar untuk menghilangkan keraguan mengenai pemimpin Jateng ke depannya.
Pasalnya, status Ganjar belum jelas dalam kasus e-KTP, padahal pemilihan sudah semakin mendekat.
"Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan, dan juga semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan. Kami ingin pilkada yang bertanggung jawab, yang bersih orang-orangnya. Tapi ya, kalau kayak begini, susah juga," kata Ratna.
Namun, dia dan rombongan mengakui kecewa karena juru bicara maupun pemimpin KPK tak bisa menemui mereka.
Untuk diketahui, Ganjar Pranowo sering dipanggil KPK dalam kasus e-KTP. Namun, pada panggilan terakhir, politikus PDI Perjuangan tersebut tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang mempersiapkan diri mengikuti Pilkada Jateng.
Dalam kasus ini, Ganjar berada dalam kapasitasnya sebagai saksi, sebab saat proyek berlangsung, Ganjar duduk di Komisi II DPR RI.
TERPOPULER
