Istana Ungkap Alasan Jokowi Belum Mau Ungkap Nama Cawapres

Pebriansyah Ariefana, Dwi Bowo Raharjo

Rabu, 25 Juli 2018 | 14:34 WIB
Istana Ungkap Alasan Jokowi Belum Mau Ungkap Nama Cawapres
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) seluruh Indonesia dalam Apel Besar Babinsa di Hanggar KFX PT DI di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7). Dalam arahannya Presiden Joko Widodo mengajak Babinsa untuk mengawal, menjaga kesetiaan kepada rakyat, wilayah NKRI dan pemerintah yang sah. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Suara.com - Hasil pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umun partai politik koalisi di Istana Bogor, disebut sudah menghasilkan satu nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Tetapi hingga saat ini belum diumumkan ke publik, kenapa?

Sekretaris Kabinet yang juga politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan pengumuman nama cawapres untuk Jokowi belum dilakukan bukan karena menunggu calon lawan dari partai oposisi.

"Oh nggak sama sekali. Karena di internal partai pengusung sudah diputuskan dan keputusannya itu memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Jokowi," ucap Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).

Pramono menjelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sudah menyerahkan mandat pada Jokowi untuk mengumumkan sendiri pendampingnya di Pilpres 2019.

"Jadi ini bukan masalah menunggu dan sebagainya. Tetapi memang tentunya ada perhitungan-perhitungan yang perlu dilakukan," kata dia.

"Namanya juga politik. Politik kan nggak boleh terburu-buru seperti mau nikah saja," Pramono menambahkan.

Lebih jauh Pramono mengatakan, partai koalisi pendukung Jokowi, tidak sedang mengkalkulasi siapa yang akan dicalonkan oposisi. Ia menyebut, koalisi tengah berpikir untuk membangun kekuatan di internal.

"Karena bagaimanapun sebagai incumbent tentunya harus menyiapkan banyak hal, terutama apa yang menjadi achievement, prestasi, pencapaian pemerintah ini," katanya.

"Yang namanya incumbent kan ada ruang dari partai oposisi atau yg didukung oleh oposisi untuk mengatakan apa saja. Ini negara demokrasi," lanjut Pramono.

baca juga

Ia menegaskan nama cawapres calon petahana sudah ada di 'saku' Jokowi. Nama tersebut, kata Pramono, akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Tetapi nama itu (sudah ada) di internal Pak Jokowi dan partai-partai pengusung sudah sangat mengerucut," katanya.

Pramono memastikan sebelum 10 Agustus kolaisi calon petahana sudah mendaftar nama Jokowi dan cawapresnya ke KPU. Pendaftaran capres dan cawapres akan dibuka dari 4 sampai 10 Agustus.

"Yang jelas pokoknya tanggal 10 pasti sudah didaftarkan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Belum Setuju Wali Kota Naik Gaji, Jokowi: Gubernur Juga Naik Gaji

Belum Setuju Wali Kota Naik Gaji, Jokowi: Gubernur Juga Naik Gaji

News | Rabu, 25 Juli 2018 | 14:24 WIB

Wali Kota Minta Dana untuk Kelurahan, Jokowi: Masih Proses

Wali Kota Minta Dana untuk Kelurahan, Jokowi: Masih Proses

News | Rabu, 25 Juli 2018 | 14:04 WIB

PDIP: Rintangan Demokrat Gabung Jokowi Ada di SBY

PDIP: Rintangan Demokrat Gabung Jokowi Ada di SBY

News | Rabu, 25 Juli 2018 | 13:53 WIB

Fahri Hamzah Yakin Jokowi Kalah di Pilpres 2019

Fahri Hamzah Yakin Jokowi Kalah di Pilpres 2019

News | Rabu, 25 Juli 2018 | 13:41 WIB

Komentar Istana soal Pertemuan Koalisi SBY dan Prabowo Semalam

Komentar Istana soal Pertemuan Koalisi SBY dan Prabowo Semalam

News | Rabu, 25 Juli 2018 | 13:27 WIB

Terkini

Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las

Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 23:09 WIB

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:59 WIB

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:52 WIB

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:41 WIB

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Bola | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:39 WIB

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:38 WIB

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:25 WIB

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:12 WIB

×