Suara.com - Beberapa Kepala Desa di Yogyakartaa curhat ke Presiden Joko Widodo kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Alasan para kades itu karena laporan dana desa terdiri dari lembaran dokumen yang bertumpuk-tumpuk.
Salah satu kepala desa, Hari Wibowo menyampaikan langsung dihadapan Jokowi. Kepala desa Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah itu menceritakan betapa sulitnya dalam membuat LPJ terlebih harus mengutamakan pembayar pajak terutama untuk toko-toko di desa.
Ia menjelaskan tidak semua toko dapat menyesuaikan nilai barang pembelanjaan yang dirancang pemerintah desa, terlebih tidak semua toko mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"Masalah pajak, padahal semua bantuan kena pajak,'' kata Hari saat ditunjuk maju menjelaskan persoalan LPJ anggaran desa.
Hari juga menyampaikan terkadang dalam perencaan dana desa itu tidak sesuai dengan realisasinya. hari menjelaskan beberapa masyarakat desa kurang pandai dalam mengatur perencanaan anggaran dana desa sehingga dalam pengimplementasiannya tidak berjalan dengan baik.
"Masalah realisasi antara perencanaan dan realisasi, dipelaksana kegiatan perencanaan tidak seperti yang diharapkan, sehingga laporan dana desa ada yang lebih ada yang kurang, implementasinya sulit,'' keluh Hari.
Hal sama juga dirasakan oleh Kandar, Kepala desa Timbulharjo, Sewon, Bantul. Kandar menjelaskan membuat laporan sangatlah rumit, seperti melampirkan kebutuhan dengan detail, kemudian toko tidak mempunyai pajak sehingga harus membuat nota sendiri untuk menyesuaikan standar laporan pertanggungjawaban anggaran desa yang dibuat oleh pemerintah.
"Yang jelas harus hati-hati, agak rumit, lampiran-lampirannya dan juga harus tepat waktu, kadang pajak itu toko nggak mau nghitung pajak, bikin nota sendiri. Karena semua kena pajak,'' ungkap Kandar.
Ia juga mengeluhkan, bagi para petani yang tidak punya NPWP, satu sisi dituntut untuk membeli barang material di desa atau lingkup kecamatan, menurut Kandar ini agak sulit dilakukan apalagi bagi masyarakat yang dinilai berada di kelas bawah.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Dana Desa, Kenapa?
"Petani yang gak punya NPWP juga susah ketika beli barang di toko deket desa," ungkap Kandar.
Mendengar keluhan masyarakat, Jokowi akan mencoba melakukan perbaikan sistem dan format laporan pertanggungjawaban anggaran desa. Jokowi membenarkan hampir semua desa merasa kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
"Saya sudah mendengar waktu ke desa itu memang keluhannya maslah LPJ keuangan, terlalu rumit saya kira kalau kita ini juga dalam lingkung desa laporannya seperti kementerian gak sanggup nanti," kata Jokowi usai menghadiri kegiatan temu kepala desa se-Jawa dan se-Kalimantan.
Jokowi akan mencoba untuk berkoordinasi dengan menteri keuangan untuk memperbaiki sistem tersebut. Ini dilakukan supaya LPJ tersebut lebih simpel dan gampang untuk dilihat kesalahannya.
"Ini akan saya koordinasikan dengan keuangan, nanti LPJ akan dievaluasi, lebih simpel lebih sederhana dan gampang ngeceknya,'' kata Jokowi.
Anggaran dana desa yang dikeluarkan dalam empat tahun terakhir dalam kepemimpinan Jokowi sudah mencapai Rp 187 triliun. Jokowi juga merinci pengeluaran dana desa dari tahun ketahun, dalam hitungannya tahun 2015 dana desa dikuncurkan Rp 20 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 24 triliun, tahun 2017 naik lagi menjadi Rp 60 triliun dan tahun 2018 sama Rp 60 triliun. (Somad)
