Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, peran konstitusi masih lemah dalam mencegah praktek korupsi di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pendanaan partai.
Zulkifli menjelaskan, partai politik masih harus mencari dana secara mandiri, padahal untuk menjalankan sebuah partai dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Alasan itu yang menurutnya memicu adanya korupsi.
"Partai politik tidak boleh cari uang, tapi biayanya tinggi dan tidak ditanggung negara. Jalan keluarnya bagaimana? Kalau tidak, habis nanti orang-orangnya ditangkap KPK," kata Zulkifli dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Konstitusi Kita' di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/2018).
Menurutnya, harus ada perombakan dalam pengaturan ketatanegaraan. Mengenai kondisi Indonesia terkini, di mana korupsi semakin merajalela, harus dibantu peraturan-peraturan yang kekinian sehingga dapat membantu jalannya transparansi.
"Atau perlu penyempurnaan menurut para pakar perlu disempurnakan misalnya sistem ketatanegaraannya, sistem politik, sistem pemilu, sistem pilpres dan lainnya," ujarnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini , Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan dicokok KPK. Zainuddin merupakan adik kandung dari Zulkifli Hasan.
Zainuddin diduga atas kasus suap untuk memuluskan proyek infrastruktur di lingkungan Pemda Lampung Selatan. Saat diamankan, KPK turun mengamankan uang Rp 700 juta.
