Wahid Fondation: Pilkada 2017, Ada 28 Peristiwa Politisasi Agama

Suara.com - Wahid Fondation merilis laporan tahunan terkait Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) dan Politisasi Agama sepanjang tahun 2017 di hotel Sultan, Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Sepanjang Pilkada 2017 di Pulau Jawa, Wahid Fondation mencatat adanya 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan. Perbedaan jumlah dan tindakan ini mengandaikan jika dalam satu peristiwa terjadi beberapa tindakan.

Menurut Direktur Wahid Fondation Yenny Zannuba Wahid, politisasi agama terjadi bukan karena masyarakat di Indonesia alergi terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Justru masyarakat Indonesia umumnya menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan kenyataan bangsa Indonesia.

Yenny mengatakan, masalah terbesar dalam fenomena politisasi agama terjadi karena dua hal. Pertama, penggunaan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang politik.

Kedua, adanya usaha-usaha sebagian kelompok memanfaatkan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik.

"Analisis itu didukung dengan hasil survei nasional kami tahun 2017. Ketidaksukaan dan kebencian dalam survei itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh Iangsung bagi aksi-aksi intoleransi," kata Yenny.

Korban indvidu terbanyak di Jakarta dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, yaitu 10 tindakan. Setelah itu disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan juga tercatat sebagai korban karena dituduh pengikut Syiah.

"Dari 28 peristiwa, hanya satu peristiwa yang dilakukan aktor negara. Sisanya, aktor non-negara. Front Pembela Islam (FPI) tercatat terlibat daIam 6 tindakan. Selebihnya para pengelola rumah ibadah 4 tindakan dan aktor-aktor lain.

Untuk mencegah meningkatnya kasus-kasus politisasi agama menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019, Wahid Fondation memberikan sejumlah rekomendasi. Salahsatunya menyiapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

“Kepada organisasi masyarakat sipil, kami juga terus mendorong organisasi-organisasi keagamaan memperkuat semangat toleransi,” kata Yenny

Peluncuran Laporan KBB merupakan tradisi tahunan Iembaga yang digagas Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gusdur sejak tahun 2008. Tahun ini, menginjak tahun kesepuluh berdirinya Wahid Fondation.

"Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Wahid Fondation secara khusus menganalisis kasus-kasus politisasi agama dalam Pilkada serentak tahun 2017 di Pulau Jawa," tutur Yenny.

Acara peluncuran KBB kali ini juga diisi dengan seminar bertemakan “Mengikis Politik Kebencian”. Sejumlah tokoh menjadi pembicara, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Komisioner Komisi Nasional Perempuan Riri Khoriroh, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan pemudah Anshor Muhammad Nuruzzaman, poIitisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Ruben Hattari.