Jokowi - JK Tak Lagi Pakai Baju Adat di Sidang MPR, DPR dan DPD

Pebriansyah Ariefana, Dian Kusumo Hapsari

Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:56 WIB
Jokowi - JK Tak Lagi Pakai Baju Adat di Sidang MPR, DPR dan DPD
P‎idato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018 . [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini menghadiri sidang tahunan MPR, DPR dan DPD 2018 digedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018). Ada sejumlah perbedaan yang tampak antara sidang tahun ini dan tahun kemarin yakni terkait pakaian yang dikenakan Jokowi-JK.

Tahun lalu Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat saat menghadiri acara tahunan ini. Jokowi mengenakan pakaian adat khas Bugis, Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Wapres Kalla. Sementara, Kalla mengenakan pakaian adat khas Jawa, kampung halaman Presiden Jokowi.

Saat itu, Jokowi dengan songkok Recca alias puce khas Bugis Makassar dengan warna emasnya terlihat berbeda. Begitu pula Kalla, yang mengenakan blangkon gaya Solo.

Kini, Jokowi dan Jusuf Kalla hanya mengenakan jas. Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru dongker. Sementara Kalla mengenakan setelan jas berwarna hitam.

Selain pakaian, yang berbeda adalah saat sesi foto bersama antara Jokowi, JK, dan pimpinan MPR dan DPR. Jika tahun lalu pimpinan MPR hanya berjumlah lima orang, maka sekarang ada tambahan dua orang, yaitu Muhaimin Iskandar dan Ahmad Basarah. Begitupun dengan pimpinan DPR. Tampak Wakil Ketua DPR tambahan dari Fraksi PDIP yang baru dilantik, Utut Adianto.

Dalam acara tersebut, Jokowi akan menyampaikan tiga kali pidato kenegaraan. Seperti biasa, Sidang Tahunan terdiri dari tiga agenda, yaitu Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang penyampaian Rancangan APBN Tahun 2018. Rangkaian sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Rangkaian sidang akan dibuka dengan berbagai upacara seremonial. Kemudian pidato pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR Zulkilfi Hasan dan dilanjutkan pidato Presiden Joko Widodo.

Agenda kedua, sidang bersama DPR-DPD dijadwalkan pada pukul 10.40 WIB. Ketua DPR Bambang Soesatyo yang akan berpidato dan Presiden Jokowi juga akan berpidato tentang Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia.

Terakhir adalah pembukaan masa persidangan I DPR Tahun 2018-2019. Dalam sidang paripurna itu Presiden Jokowi akan berpidato tentang penyampaian Rancangan APBN 2018.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Di Depan Jokowi, Ketua MPR Sebut 3 Tantangan Ekonomi Indonesia

Di Depan Jokowi, Ketua MPR Sebut 3 Tantangan Ekonomi Indonesia

News | Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:44 WIB

Pidato Sidang MPR, Jokowi Klaim Warga Indonesia Lebih Baik

Pidato Sidang MPR, Jokowi Klaim Warga Indonesia Lebih Baik

News | Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:32 WIB

Jokowi Pamer Kesuksesan Turunkan Pengangguran di Sidang MPR

Jokowi Pamer Kesuksesan Turunkan Pengangguran di Sidang MPR

News | Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:25 WIB

Mahfud MD Jadi Kandidat Ketua Timses, Golkar: Terserah Jokowi

Mahfud MD Jadi Kandidat Ketua Timses, Golkar: Terserah Jokowi

News | Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:23 WIB

Infrastruktur Dikritik, Jokowi: Banyak Salah yang Pengertian

Infrastruktur Dikritik, Jokowi: Banyak Salah yang Pengertian

Bisnis | Kamis, 16 Agustus 2018 | 11:18 WIB

Terkini

Giliran Kelompok Tani Geruduk Patung Kuda, Suarakan Pengaruh MBG Hingga Reforma Agraria

Giliran Kelompok Tani Geruduk Patung Kuda, Suarakan Pengaruh MBG Hingga Reforma Agraria

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:42 WIB

Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS

Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:33 WIB

Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T

Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:22 WIB

Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum

Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:15 WIB

Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun

Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:07 WIB

Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!

Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:50 WIB

Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata

Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:48 WIB

Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!

Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:38 WIB

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:34 WIB

KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:32 WIB