Suara.com - PAN, Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat akan menyampaikan sikapnya terkait gerakan #2019GantiPresiden. Rencananya keempat partai pendukung bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu akan menyampaikan sikapnya tersebut pada Senin pekan depan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, keempat partai tersebut menyoroti pelarangan dengan deklarasi #2019GantiPresiden tersebut. Pasalnya, Hinca melihat posisi aparat keamanan yang seharusnya mengawal proses demokrasi, bukan malah menghadang-hadang.
"Kalau ada beda pendapat di masyarakat antara kelompok A, kelompok B, di situlah polisi sebagai alat negara untuk membuat pengamanan yang cukup. Tapi tidak melarangnya," kata Hinca di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (28/8/2018).
Dirinya pun berpendapat apabila gerakan tersebut tidak melanggar hukum apalagi merajuk kepada mahar yang saat ini tengah menjadi isu hangat dibalik #2019GantiPresiden.
"Kalau ditanya semua ahli hukum, saya katakan itu tidak makar, karena itu cuma ekspresi saja. Kalau 2018 ganti presiden barangkali perdebatan kita bisa lebih terbuka. 2019 memang pemilu, pilpres, saat semua orang datang ke TPS menentukan pilihannya, apakah presiden baru atau tetap yang lama dilanjutkan," ujarnya.
Terkait dengan ramainya isu gerakan #2019GantiPresiden, Hinca beserta ketiga partai lainnya tentu akan merumuskan satu pemikiran yang nantinya dapat mewakili suara partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi terkait menyikapi gerakan tersebut.
Hinca juga membantah apabila partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga akan turut serta menjadi bagian dalam gerakan tersebut. Ia menegaskan sikapnya kini hanya untuk mendukung kebebasan berdemokrasi.
"Nanti hari Senin kami rumuskan sama-sama. Supaya tidak sendiri-sendiri, karena ini sudah menyangkut soal kami bersama. Tidak dalam konteks mengawal, tapi mengingatkan negara, penyelenggara pemerintahan agar kebebasan berpendapat itu kita jaga bersama-sama," imbuhnya.
- Gempa 6,2 SR Guncang Kupang NTT
Baca Juga
TERPOPULER
