Suara.com - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berpendapat partai politik akan rugi jika tak selektif dalam memilih kadernya yang akan dijadikan calon pemimpin Legislatif, Yudikatif maupun Eksekutif. Pendapat Zuhro menyikapi adanya partai politik yang ngotot mencalonkan kadernya yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Siti Zuhro mengatakan parpol harus berkaca dengan budaya praktik korupsi yang telah menjangkit. Menurutnya perlu ada empati untuk menyikapi hal tersebut.
"Harus ada empati karena korupsi di Indonesia sudah merajalela. Karena itu harus kita putus mata rantainya dengan mengusung calon-calon yang punya track record oke, itu saja," kata Siti Zuhro di Kantor Pergerakan Indonesia Maju, Jalan Brawijaya VIII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).
Siti Zuhro mengatakan hal tersebut harus dikedepankan dengan menonjolkan integritas. Menurutnya, isu integritas kekinian menjadi hal utama.
Wacana integritas yang harus dikedepankan, lanjut Zuhro bertujugan guna masyarakat tidak berteriak dan menilai citra partai tentang politik itu sendiri. Dirinya menambahkan partai politik secara tak langsung mempertaruhkan kredibilitas dan integritas, seandainya suara besar dari masyarakat tak dikehendaki.
"Ada semacam kepekaan lah dari parpol dan mereka tidak boleh marah karena mereka masuk ke ranah publik. Politik itu dinamis, opsi opsi, jangan anggap terus menang. Buktinya dulu banyak elite-elite yang tersohor yang tidak terpilih," jelasnya.
Lebih lanjut, Siti Zuhro berharap partai politik seharusnya memunyai metode konsolidasi untuk dapat melakukan instruksi yang kemudian bisa dipatuhi hingga tingkat bawah.
Dirinya menambahkan mata rantai korupsi harus diputuskan dengan cara-cara yang berkeadaban, sehingga memunculkan calon calon yang terbaik.
"Tidak menimbulkan kontroversi, kalau tak boleh itu berarti ada sesuatu. Demokrasi itu logika," jelas Siti Zuhro.
Mengenai calon pemimpin, Siti Zuhro menyebut harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada satu pola yang baik, karena calon pemimpin merupakan representasi dari sikap teladan yang akan dinilai oleh masyarakat.
"Harus ada role model bahwa pemimpin itu harus sosok yang tidak berisiko apalagi KPU punya datanya. Negara ini sudah darurat korupsi," kata Siti Zuhro menandaskan.
TERPOPULER
