Data BKN, PNS Koruptor Terbanyak Ada di DKI Jakarta

Iwan Supriyatna, Chyntia Sami Bhayangkara

Jum'at, 14 September 2018 | 18:43 WIB
Data BKN, PNS Koruptor Terbanyak Ada di DKI Jakarta
Ilustrasi PNS bekerja di kantor.

Suara.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang tersandung kasus tindak pidana korupsi dan sudah berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Dari total PNS yang tersandung korupsi, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan jumlah koruptor tertinggi di tingkat provinsi.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa menjelaskan, dari 2.357 PNS Tipikor inkracht, sebanyak 1.917 PNS masih bekerja aktif di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi dan 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di Wilayah Pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (13/9/2018), Arsa meminta para kepala daerah untuk segera memecat para PNS yang berstatus koruptor dan masih aktif menjadi PNS.

"BKN berharap ada pertambahan jumlah yang signifikan atas PNS Tipikor inkracht yang diberhentikan tidak dengan hormat dari birokrasi mengingat apa yang dilakukan PNS pelaku Tipikor inkracht itu telah merugikan Negara," ujar Arsa dalam siaran pers, Jumat (14/9/2018).

Dari hasil data yang dihimpun BKN hingga 12 September 2018, BKN membuat dua kategori koruptor PNS di Indonesia. Kategori pertama diurutkan berdasarkan provinsi dan kategori kedua diurutkan berdasarkan instansi pusat pada kementerian.

Untuk tingkat provinsi, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan jumlah koruptor tertinggi yakni sebanyak 52 orang. Di posisi kedua diduduki Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 orang dan posisi ketiga diduduki Provinsi Lampung sebanyak 26 orang.

Sementara, untuk provinsi yang bersih dari PNS yang tersandung kasus korupsi ada empat provinsi, yakni Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku.

Untuk kategori lembaga pusat kementerian, posisi pertama diduduki oleh Kementerian Perhubungan dengan total koruptor PNS sebanyak 16 orang. Sementara di posisi kedua diduduki Kementerian Agama sebanyak 14 orang dan posisi ketiga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 orang.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

15 Jam Diperiksa Polisi, Nur Mahmudi Dicecar 60 Pertanyaan

15 Jam Diperiksa Polisi, Nur Mahmudi Dicecar 60 Pertanyaan

News | Jum'at, 14 September 2018 | 17:08 WIB

Hukuman Ringan, Setnov Minta Eni Terbuka soal Korupsi PLTU Riau-1

Hukuman Ringan, Setnov Minta Eni Terbuka soal Korupsi PLTU Riau-1

News | Jum'at, 14 September 2018 | 15:58 WIB

KPK Periksa Mantan Suami Tamara Bleszynski soal Korupsi Proyek

KPK Periksa Mantan Suami Tamara Bleszynski soal Korupsi Proyek

News | Jum'at, 14 September 2018 | 15:42 WIB

Terkini

Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:23 WIB

Operasi Plastik Bikin Registrasi SIM Biometrik Gagal? Ini Cara Mengatasinya

Operasi Plastik Bikin Registrasi SIM Biometrik Gagal? Ini Cara Mengatasinya

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 21:20 WIB

Prabowo Puji Kinerja Gubernur Anwar Hafid di Sulteng, Siapkan Tambahan Insentif Fiskal untuk Daerah

Prabowo Puji Kinerja Gubernur Anwar Hafid di Sulteng, Siapkan Tambahan Insentif Fiskal untuk Daerah

News | Sabtu, 14 November 2026 | 21:19 WIB

China-Indonesia Perkuat Kolaborasi AI, Gim, dan Industri Kreatif Digital

China-Indonesia Perkuat Kolaborasi AI, Gim, dan Industri Kreatif Digital

Tekno | Sabtu, 14 November 2026 | 21:11 WIB

Menkeu Suahasil Kena Semprot Ekonom UGM Usai Minta Masyarakat Tutup Defisit Setoran Pajak

Menkeu Suahasil Kena Semprot Ekonom UGM Usai Minta Masyarakat Tutup Defisit Setoran Pajak

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 21:05 WIB

Aturan Diubah Demi Cawapres: Luka Kepercayaan Publik terhadap MK

Aturan Diubah Demi Cawapres: Luka Kepercayaan Publik terhadap MK

Your Say | Sabtu, 14 November 2026 | 21:00 WIB

AHY Singgung KLB Demokrat Sibolangit, Ini Pesan untuk Kader Sumut

AHY Singgung KLB Demokrat Sibolangit, Ini Pesan untuk Kader Sumut

Sumut | Sabtu, 14 November 2026 | 20:59 WIB

PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?

PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?

Bisnis | Sabtu, 14 November 2026 | 20:52 WIB

Seni Bernegosiasi dengan Anak: Mendidik Tanpa Harus Membentak

Seni Bernegosiasi dengan Anak: Mendidik Tanpa Harus Membentak

Your Say | Sabtu, 14 November 2026 | 20:30 WIB

Mendagri Tito Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang Dibuka Presiden Prabowo

Mendagri Tito Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang Dibuka Presiden Prabowo

News | Sabtu, 14 November 2026 | 20:25 WIB

×