Suara.com - Kelompok masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia meluncurkan gerakan energi bersih dan berdaulat yang berkomitmen pada Rabu (19/09/2018). Gerakan ini menantang kedua pasangan bakal capres dan cawapres yang akan bertarung di Pemilu 2019 untuk memberikan visi dan misi yang berkomitmen menggunakan energi bersih.
Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melihat visi dan misi kedua pasangan bakal capres dan cawapres terkait kedaulatan energi dan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.
Menurut dia, seharusnya pemerintah Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan bahan bakar fosil dan isu pokok dalam kedaulatan energi yakni menggunakan energi yang lebih bersih.
"Negara kita masih kecanduan batu bara dan energi fosil," kata Merah.
Selain itu, pemerintah dinilai tidak berpihak pada energi bersih dengan memberikan kemudahan pada pembangunan pembangkit PLTU. Bahkan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada perintah daerah jika memperlambat pembangunan PLTU.
Ini akan menjadi tantangan untuk kedua bakal calon capres dan cawapres untuk mengatakan tidak dan lebih berkomitmen pada energi bersih.
"Karena keberpihakannya pemerintah pada energi kotor," imbuh Iqbal Damanik selaku peneliti Auriga Nusantara. (Imron Fajar)
